Suara.com - Industri kelapa sawit masih menjadi industri paling menjanjikan bagi perekonomian nasional dan tentunya berkontribusi juga terhadap kemajuan perekonomian daerah khususnya daerah Indonesia Bagian Timur.
Luas tutupan kelapa sawit Indonesia sebesar 16,38 juta hektare, sementara itu luas tutupan kelapa sawit di bagian timur Indonesia (pulau Sulawesi, Maluku dan Papua) sebesar 553.952 hektar atau 3,38 persen dari total luas tutupan kelapa sawit nasional.
Khusus untuk Papua, luas tutupan kelapa sawit sebesar 58.656 hektare dan Papua Barat sebesar 110.496 hektare.
Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua Barat terdapat di beberapa Kabupaten yaitu Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni dan Fak Fak.
Lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua terdapat di beberapa Kabupaten yaitu Nabire, Jayapura, Keerom. Boven Digoel, Mappi dan Merauke. Pola persebaran tutupan kelapa sawit di wilayah ini juga bersifat bergerombol dan berkolaborasi.
Potensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia Bagian Timur harus terus dilakukan Karena bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga menimbulkan multi player effect.
Upaya pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan melalui sawit dengan cara Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), secara umum, target PSR 2020-2022 mencapai 540 ribu hektare, di 21 Provinsi yang melibatkan kurang lebih 43 ribu pekebun, khusus untuk Papua, target PSR mencapai 6 ribu hektare.
Manfaat PSR antara lain peningkatan produktivitas tanaman, peningkatan pendapatan pekebun dan pengelolaan sawit berkelanjutan.
"Target PSR 2020-2022 di pulau Papua sebesar 6 ribu hektare yang terdiri dari Papua Barat sebesar 3 ribu hektare dan Papua sebesar 3 ribu hektar," ujar Musdhalifah dalam sebuah diskusi yang ditulis Selasa (13/4/2021).
Tantangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Papua yaitu rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat, infrastruktur dan fasilitas transportasi yang kurang memadai, konflik sosial dengan masyarakat adat dan kapasitas masyarakat yang masih terbatas.
Kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan kelapa sawit rakyat adalah peremajaan sawit rakyat, program peningkatan infrastruktur dan multimoda di Papua, Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan terakhir perlunya Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).
Sementara, Direkur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, perkebunan sawit turut membantu membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua.
"Khususnya di daerah Keerom, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, Fak Fak dan Merauke," kata Tungkot.
Secara garis besar, Tungkot menilai, terdapat dua manfaat utama kelapa sawit yang paling dirasakan yakni penurunan kemiskinan di pedesaan dan penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung.
TERPOPULER
