Suara.com - Leletnya akselerasi belanja pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran APBD dalam membantu pemerintah pusat memulihkan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 terus menjadi sorotan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak penanggung jawab pengelolaan keuangan negara terus bersuara keras agar pemerintah daerah mempercepat akselerasi belanja APBD mereka.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Astera Primanto Bhakti merasa prihatin atas situasi ini.
"Keprihatinan kita terhadap pola belanja yang ada di daerah sebagaimana kita ketahui sampai dengan bulan April itu rata-rata belanja daerah baru kisarannya sekitar 12,7 persen dari APBD," ucap Astera dalam acara Final Lomba Bedah Data APBD secara virtual, Selasa (8/6/2021).
Jika dibandingkan dengan pengelolaan anggaran pemerintah pusat, Astera mengatakan belanjanya jauh lebih besar yakni mencapai 40 persen.
"Ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita," katanya.
Di samping itu yang perlu juga dicermati adalah komposisi dari belanja daerah tersebut, dimana kata dia sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas.
"Kita lihat presentasenya sampai April kemarin walaupun kita tahu mungkin karena adanya THR mungkin proporsinya juga tinggi kalau dilihat dari spending APBD yang sudah direalisasikan tadi sebesar 12,7 persen itu sekitar 58 persen untuk belanja pegawai itu luar biasa tinggi," paparnya.
Sementara untuk belanja modal masih sangat rendah baru ada 5-6 persen. Sehingga juga ikut menjadi perhatian pemerintah pusat.
Baca Juga: PMI Indonesia Naik Lagi, Kemenkeu : Gairah Industri Mulai Bangkit
"Kita belum lihat di situ belanja modalnya apakah itu belanja modal yang produktif atau tidak produktif. Ini yang menjadi triger kenapa kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholder kita," pungkasnya.
