Suara.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto, mengungkapkan bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepanjang 2021 masih rendah.
Adrian menyebut hingga saat ini serapan APBD baru mencapai 21,98 persen dari Rp 1.199,36 triliun yang dianggarkan.
"Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7 persen pada kuartal II tahun ini,” kata Adrian dalam diskusi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (2/6/2021).
Adrian meminta pemerintah daerah agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif seperti program padat karya yang sekaligus menurunkan angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.
"Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Adrian, juga telah memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk belanja anggaran demi pemulihan ekonomi nasional, contohnya saat ini Pemda bisa merancang kegiatan bersumber dari APBD tanpa persetujuan DPRD dan tanpa perlu mengesahkan Perda.
"Dalam Instruksi Presiden 4/2020 lalu lahir Permendagri 20/2020 dan Permendagri 39/2020, fleksibilitas yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pandemi covid-19 itu sangat luar biasa," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, menambahkan pihaknya kini fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi.
Salah satunya melalui program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun, yang sekaligus membuka lapangan kerja sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain.
"Realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” kata Endra.
Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun.
Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.
Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai menuju positif di angka -0,74 persen, dari -2,19 persen di kuartal IV 2020. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap bisa mencapai lebih dari 7 persen pada kuartal II 2021.
TERPOPULER
