"Tujuannya adalah tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi; tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi; terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi," papar Dedi.
Dia berharap pelatihan ini menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukan kemampuan untuk membentuk kepemimpinan strategis dalam rangka menghadapi dinamika lingkungan organisasi dan mendorong perubahan organisasi yang berdampak bagi organisasi sesuai dengan tanggung jawab instansinya.
Sedangkan Kepala Lembaga Administrasi Negara yang diwakili oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara, Basseng bersyukur atas kerja sama ini. Menurutnya, Kementan memiliki kontribusi besar terhadap penyiapan SDM aparatur khususnya JPT Pratama.
"Pelatihan ini merupakan program nasional. Kami apresiasi yang setinggi-setingginya, kerja sama dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang," harapnya.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan instansi peserta yang telah mempercayakan pegawainya untuk dididik atau dilatih dalam hal kepemimpinan kepada BPPSDMP.
"Tentu kepercayaan saudara memiliki dasar. Seperti kita ketahui bahwa BPPSDMP telah memiliki pengalaman panjang dalam pelatihan kepemimpinan. Kami akan mengawal penyelenggaraan ini, memperhatikan kualitasnya sehingga tujuan dapat tercapai," ujarnya.
Di era pandemi, Basseng melanjutkan, penyelenggaraan kegiatan pemerintah menghadapi kendala yang tak mudah. Namun berkat komitmen tinggi, pelatihan ini dapat dilaksanakan walaupun di era pandemi.
"Revolusi industri 4.0 yang ditandai internet of things dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dalam situasi tuntutan untuk melakukan dengan cepat tersebut, kita dihadapkan pada kondisi Covid-19. Pelatihan ini akan melatih saudara mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Pertama pemimpin mengelola diri sendiri. Kedua, bagaimana melaksanakan dan mengelola tugas," tutur Basseng.
PKN Tingkat II Angkatan XVIII ini dimulai pada 6 Juli hingga 4 November 2021, diikuti 60 orang peserta. Di antaranya dari Kementan sebanyak 42 orang, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi 1 orang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 orang, Kementerian Perindustrian 2 orang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 1 orang, Polri 6 orang dan perwakilan dari beberapa pemerintah daerah tingkat kabupaten sebanyak 7 orang.
TERPOPULER
