REGIONAL:
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya merilis putusan terkait eksekusi jaminan fidusia. Kini, leasing diizinkan menyita barang kredit dari debitur tanpa putusan Pengadilan Negeri. Eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan disebut bukan mandatory atau tidak bersifat wajib.
Dijelaskan dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 halaman 83, apabila pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri jadi alternatif yang bisa dilakukan dan bukan kewajiban.
Namun, untuk catatan, putusan itu juga menjelaskan apabila pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.
Dalam putusan itu, MK juga menyampaikan, ketentuan larangan eksekusi mandiri tanpa pengadilan harus melalui pengajuan eksekusi melalui PN pada dasarnya meberi keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur.
Hal ini menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.
“Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang bisa dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur,” tulis putusan tersebut, dilansir dari Solopos --jaringan Suara.com, Rabu (7/9/2021).
Selanjutnya, kepada debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau debitur.
Untuk diketahui, sebelumnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dianggap multitafsir lantaran ada yang menyebut jika Jaminan Fidusia tak bisa dieksekusi tanpa putusan pengadilan.
Bahkan, ada pihak yang mengatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
TERPOPULER
