Infografis
Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap, tak ada lagi keterlambatan distribusi pupuk subsidi kepada petani. Penerima bantuan pupuk subsidi sudah terdata dengan jelas berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan kelompok tani berdasarkan kebutuhan mereka.
Hal ini diungkapkannya kunjungan kerja Panja Pupuk Subsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Pandeglang, Jabar, Jumat (24/9/2021).
"RDKK telah terverifikasi secara berlapis dari tingkat kabupaten hingga pusat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menuturkan, kehadirannya ke Kabupaten Pandeglang menindaklanjuti keluhan yang disampaikan petani, penyuluh, termasuk Bupati Pandeglang.
"Saya datang ke sini untuk melihat langsung dan akan menjadi masukan bagi kami. Tadi juga banyak poin-poin, masukan dari para petani, dan saya katakan ke kepala dinas untuk segera bisa ditindaklanjuti," tutur Sudin.
Salah satu keluhan yang mencuat, menurut Sudin adalah persoalan benih dan harga yang anjlok saat panen raya.
"Makanya saya akan panggil Bulog Banten untuk membantu menyerap. Lalu ada juga keluhan penyuluhnya yang kurang, karena aturannya satu desa satu penyuluh, tapi saat ini belum tercapai. Saya mendukung langkah Kementan, khususnya BPPSDMP. Tapi itu harus direalisasikan. Kalau tidak, saya akan tagih," kata Sudin.
Harapannya, dengan kunjungannya ke daerah, maka persoalan yang dihadapi petani dapat diselesaikan, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
"Tugas kita bersama menaikkan taraf hidup petani. Petani itu ibarat malaikat. Kebayang tidak jika petani mogok bercocok tanam, lalu kita mau makan apa? Kita dukung para petani untuk kemajuan Indonesia kita bersama," tegas Sudin.
Baca Juga: Kementan Raih Dua Penghargaan Tertinggi dalam Anugerah Humas Indonesia 2021
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi mengapresiasi langkah Komisi IV DPR RI dalam kunjungannya ke Kabupaten Pandeglang. Hal itu dilakukan dalam rangka perbaikan pengelolaan pupuk subsidi.
