alexametrics

Ada Indikasi Korupsi Dalam Utang, Begini Tanggapan Krakatau Steel

Erick Tanjung | Achmad Fauzi
Ada Indikasi Korupsi Dalam Utang, Begini Tanggapan Krakatau Steel
Tangkapan Layar - Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim (kiri) dan Presiden RI Joko Widodo [Antara/Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden]

"Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif," kata Silmy.

Suara.com - PT Krakatau Steel Persero Tbk menanggapi Menteri BUMN Erick Thohir yang mengindikasikan korupsi dalam proyek Blast Furnace. Proyek itu dinilai membuat utang Krakatau Steel meroket hingga USD 2 miliar.

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim mengatakan, tren meningkatnya utang dimulai di tahun 2011 sampai dengan 2018. Akumulasi utang Krakatau Steel mencapai Rp 31 triliun yang disebabkan beberapa hal salah satunya adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana.

Manajemen baru Krakatau Steel berhasil melakukan restrukturisasi utang pada bulan Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan.

"Proyek Blast Furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif," kata Silmy dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga: Ada Indikasi Korupsi di Balik Utang Krakatau Steel

Silmy melanjutkan bahwa saat ini Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel.

Satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace. Artinya sudah ada solusi atas proyek Blast Furnace. Ditargetkan Kuartal 3 2022 akan dioperasikan.

"Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore," jelas Silmy.

Semua upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak bulan Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.

"Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu," ungkap Silmy.

Baca Juga: So Sweet! Persis Solo Menang, Erick Thohir Kasih Kejutan Ini ke Kaesang

"Satu demi satu masalah di Krakatau Steel sudah kami atasi, perusahaan yang lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah didapatkan solusinya," tambah dia.

Komentar