Suara.com - Pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, diklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempu menyerap hingga 40 ribu tenaga kerja.
“Tadi disampaikan Pak Menteri, dalam masa konstruksi saja akan ada 40 ribu tenaga kerja, yang bisa bekerja. Artinya yang terbuka lapangan kerja akan banyak sekali di Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur,” kata Presiden saat groundbreaking di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Selasa (12/10/2021).
Ia melanjutkan, jumlah lapangan kerja yang terbuka di Jawa Timur (Jatim) akan semakin besar, jika pembangunan smelter telah selesai dan siap dioperasikan.
Presiden Jokowi mengatakan pembukaan lapangan kerja dari aktivitas industri merupakan salah satu tujuan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Adanya lapangan kerja jadi nilai tambah yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam. Dampak pembukaan lapangan kerja juga bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar yaitu peningkatan pendapatan.
“Ini goal yang penting bagi rakyat,” ujar Presiden Jokowi.
Dengan demikian, ia juga berharap hal ini bisa mendorong setiap industri yang bergerak di pertambangan dan minerba untuk melakukan hilirisasi.
Proses hilirisasi juga akan mendorong industri dalam negeri untuk lebih mandiri dan berkembang, karena tidak tergantung dengan kegiatan pengolahan tambang di negara lain.
Presiden mengklaim, Smelter Freeport di Gresik ini mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Dengan kapasitas itu, smelter yang dibangun dengan desain single line ini juga disebut sebagai smelter terbesar di dunia.
Baca Juga: Jokowi Ingin Mangrove di Tahura Ngurah Rai Bali Direplikasi ke Provinsi Lain
“Bisa bayangkan 1,7 juta ton. Itu kalau dinaikkan ke truk, yang kecil itu, biasanya mengangkut 3-4 ton, berarti berapa truk yang akan berjejer di sini ? Kalau (setiap truk) isinya 3 ton saja, itu berarti ada 600 ribu yang berjejer di sini. Bayangkan, ini gede (besar) sekali,” jelas Presiden Jokowi.
Peresmian ini turut dihadiri Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan para pejabat terkait.
