Rincian Perubahan Aturan Sanksi Administrasi dan Kuasa Wajib Pajak Dampak UU HPP

M Nurhadi

Rabu, 13 Oktober 2021 | 17:06 WIB
Rincian Perubahan Aturan Sanksi Administrasi dan Kuasa Wajib Pajak Dampak UU HPP
Petugas melayani wajib pajak di stan e-filing di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3). [Suara.com/Arief Hermawan P]

Suara.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah ketentuan sanksi administrasi dan kuasa wajib pajak.

"Sanksi administratif berupa kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan diturunkan," kata dia, Rabu (13/10/2021).

Sanksi administratif menurut dia akan dikenakan jika surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan setelah ditegur.

Sementara, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih atau tidak seharusnya dikenai tarif nol persen dan kewajiban pembukuan pencatatan atau kewajiban saat pemeriksaan tidak dipenuhi.

Dengan perubahan dalam UU HPP ini, sanksi dalam SKPKB menjadi bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen, dari pajak penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak dari yang sebelumnya sebesar 50 persen dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

Kemudian, sanksi sebesar 100 persen dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor diubah menjadi bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen, dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut.

Ia menyebutkan sanksi sebesar 100 persen dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor turut berubah menjadi 75 persen dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

Selanjutnya, sanksi administratif 100 persen dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar diturunkan menjadi 75 persen dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

Sementara itu, ia menuturkan sanksi administratif setelah upaya hukum diturunkan menjadi beberapa ketentuan, yakni jika permohonan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan, sanksi diturunkan dari 50 persen menjadi 30 persen, sedangkan jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, sanksi diturunkan dari 100 persen menjadi 60 persen.

baca juga

Selain itu, pengenaan sanksi setelah UU HPP lebih setara dengan adanya sanksi sebesar 60 persen jika putus peninjauan kembali (PK) menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah.

"Secara keseluruhan penurunan sanksi ini akan meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak," ungkap Neilmaldrin via Antara.

Sementara, ia menyampaikan ketentuan kuasa wajib pajak juga diubah oleh UU HPP menjadi kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sebelumnya, ketentuan mengenai kuasa wajib pajak berbunyi, setiap orang yang ditunjuk menjadi kuasa wajib pajak harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali apabila kuasa wajib pajak merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pedagang Wanita Dianiaya Preman Jadi Tersangka, Kanit Reskrim Polsek Percut Dicopot!

Pedagang Wanita Dianiaya Preman Jadi Tersangka, Kanit Reskrim Polsek Percut Dicopot!

Sumut | Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:04 WIB

Ketua DPR: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga

Ketua DPR: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga

DPR | Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:51 WIB

Nunggak Pajak, Ratusan Reklame di Indramayu Diturunkan Paksa oleh Satpol PP

Nunggak Pajak, Ratusan Reklame di Indramayu Diturunkan Paksa oleh Satpol PP

Jabar | Senin, 11 Oktober 2021 | 21:59 WIB

Tunggak Pajak, Restoran di Cianjur Disegel

Tunggak Pajak, Restoran di Cianjur Disegel

Bogor | Senin, 11 Oktober 2021 | 18:10 WIB

UU HPP Diharapkan Dekatkan Potensial Penerimaan Negara

UU HPP Diharapkan Dekatkan Potensial Penerimaan Negara

Bisnis | Senin, 11 Oktober 2021 | 16:36 WIB

Pengertian Repatriasi: Fungsi, Contoh dan Kaitannya Dengan Kasus Pandora Papers

Pengertian Repatriasi: Fungsi, Contoh dan Kaitannya Dengan Kasus Pandora Papers

Bisnis | Senin, 11 Oktober 2021 | 11:37 WIB

Terkini

Persaingan Platform Kripto Makin Ketat, OSL Genjot Aktivitas Transaksi Pengguna

Persaingan Platform Kripto Makin Ketat, OSL Genjot Aktivitas Transaksi Pengguna

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta

Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta

Jogja | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara

UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

Suzuki Boyong 11 Mobil Andalan dan Fasilitas Test Drive ke GJAW 2026

Suzuki Boyong 11 Mobil Andalan dan Fasilitas Test Drive ke GJAW 2026

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 15:15 WIB

UMP Jakarta Naik ke Rp6,1 Juta, Pengusaha ke Gubernur Pramono: Lowongan Kerja Akan Berkurang

UMP Jakarta Naik ke Rp6,1 Juta, Pengusaha ke Gubernur Pramono: Lowongan Kerja Akan Berkurang

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 15:13 WIB

Amran Murka, Traktor Bantuan Petani di Sulsel Diperjualbelikan: Tarik dan Hukum Pelakunya!

Amran Murka, Traktor Bantuan Petani di Sulsel Diperjualbelikan: Tarik dan Hukum Pelakunya!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:12 WIB

Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini

Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 15:00 WIB

Viral Makkah Marathon 2026, Cara Daftar dan Harga Tiket Paling Murah Rp145 Ribu

Viral Makkah Marathon 2026, Cara Daftar dan Harga Tiket Paling Murah Rp145 Ribu

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:59 WIB

7 Kesalahan Memakai Moisturizer yang Bikin Wajah Malah Kusam dan Beruntusan

7 Kesalahan Memakai Moisturizer yang Bikin Wajah Malah Kusam dan Beruntusan

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:55 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan, DPR: Usut Tanpa Intervensi!

Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan, DPR: Usut Tanpa Intervensi!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:52 WIB

×