Suara.com - Pada awal program vaksinasi Covid-19 dijalankan awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menyediakan layanan ini gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia dari yang sebelumnya tidak semuanya gratis.
Mendengar permintaan Jokowi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku langsung mumet memikirkan anggarannya.
Pasalnya kala itu boleh dibilang kondisi keuangan negara sedang tidak baik dimana penerimaan negara mengalami kontraksi yang cukup hebat akibat pandemi Covid-19.
"Maka Presiden beberapa saat langsung koreksi bahwa ini harus semuanya gratis. Lah anggarannya kita 'kan, langsung mumet," kata Sri Mulyani dalam sebuah diskusi virtual bertajuk "Jejak Keberhasilan Pemerintah dalam Vaksinasi Covid-19 " Selasa (28/12/2021).
Mendapatkan tugas itu, Sri Mulyani lantas buru-buru untuk mengkalkulasi kebutuhan anggaran untuk melakukan pengadaan vaksin Covid-19.
"Terus kita pikir kalau begitu, berapa jumlahnya? Dihitungnya berdasarkan offering pertama waktu itu, Sinovac berapa, Sinopharm berapa, AstraZeneca berapa," ceritanya.
Lebih lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan masalah tidak berhenti di situ. Ketika anggaran sudah tersedia di tahbhoun 2020, rupanya vaksin masih belum siap.
Padahal dia sudah berasumsi, anggaran vaksin gratis akan banyak keluar pada tahun 2020. Namun, akselerasi kemudian meleset ke tahun 2021.
"Dan itu kemudian yang menyebabkan kita harus realokasi, realokasi, realokasi karena setiap tahun anggaran itu diatur dalam APBN. UU APBN harus diikuti karena saya tahu nanti kita akan diaudit, kita lakukan realokasi," katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Smelter di Morowali Utara
