Suara.com - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, membeberkan utang pemerintah sebesar Rp4,5 triliun. Utang itu merupakan penugasan pemerintah untuk Bulog untuk menyediakan beras dan masuk ke cadangan beras pemerintah (CBP).
Pria yang akrab disapa Buwas menuturkan, Kementerian Keuangan ingin membayarkan utang tersebut. Hanya saja terdapat aturan dari Kementerian Sosial yang mengganjal pembayaran tersebut.
Namun sayangnya, Buwas tidak merinci aturan dari Kementerian Sosial yang mengganjal pembayaran utang pemerintah ke Bulog,
"Memang negara keuangan sudah siap bayar, tapi karena persyaratan belum terpenuhi, ada peraturan menteri harus diubah, ada kendala," ujar Buwas dalam konferensi pers, Selasa (28/12/2021).
Di sisi lain, Buwas menyebut, dalam menyediakan CBP Bulog harus mengutang ke perbankan. Sehingga, jelas dia, dengan makin panjangnya pembayaran utang ke pemerintah, maka makin besar bunga pinjaman yang dibebankan oleh Bulog.
"Tentunya efeknya berkaitan dengan bunga, semakin utang tak terbayar, maka semakin besar bunganya, sama dengan CBP, semakin tidak digunakan, semakin turun kualitasnya, kita harap beras lokal bisa dimanfaatkan," ucap Mantan Kepala BNN ini.
Selain itu, Buwas mengungkapkan, Bulog juga dihadapkan pada utang-utang lainnya yang sebesar Rp 13 triliun. Maka dari itu, ia berharap pemerintah bisa mempercepat pembayaran utang ke Bulog.
"Mekanisme regulasi seperti halnya, kewenangan ada di pemerintah, kalau penugasan Bulog CBP 1 juta, seyogyanya setelah adakan 1 juta audit BPK betul nggak kualitasnya, begitu selesai pemerintah langsung bayar jumlah 1 juta ton, Bulog tidak ada bunga, kita hanya tagih itu untuk transportasi dan perawatannya," tutur dia.
Buwas menambahkan, jika Bulog mendapatkan tugas kembali untuk menyediakan CBP, maka tidak ada pilihan lain perseroan akan mengajukan utang.
"Utang lagi (2022), nambah utang, harus, pasti. Misalnya penugasan pemerintah Bulog menyerap 2 juta untuk apa? Saya akan menanyakan kembali untuk apa," pungkas Buwas.
TERPOPULER
