Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk mengkaji ulang pemberian insentif pajak saat pembelian mobil kendaraan baru untuk tahun 2022 atau Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).
Asal tahu saja pemberian insentif pajak pembelian mobil baru akan berakhir hari ini, Jumat (31/12/2021).
"Bapak Presiden minta dikaji lagi, terutama tentu dikaitkan dengan apakah demand-nya sudah meningkat cukup bagus, jadi kita akan lihat," kata Sri Mulyani, Jumat (31/12/2021).
Meski begitu kata Sri Mulyani sejumlah insentif pajak masih diberikan pemerintah untuk tahun depan, semisal Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) untuk sektor perumahan.
"Yang kemarin sudah Bapak Presiden putuskan adalah untuk perumahan, karena memang sektor konstruksi belum meningkat. Untuk yang PPnBM belum," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengajukan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) khusus untuk produk mobil rakyat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Demikian dikutip dari kantor berita Antara.
"Mobil rakyat harganya Rp240 juta. Itu bukan merupakan barang mewah, jadi kami sudah mengajukan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat itu," jelas Menperin saat menggelar konferensi pers akhir tahun di Jakarta.
Selain dijual dengan harga Rp240 juta, Kemenperin mendefinisikan mobil rakyat sebagai mobil dengan kapasitas mesin maksimal 1.500cc dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 80 persen.
"Dengan harga Rp240 juta itu jelas lebih murah dibandingkan mobil lainnya. Selain itu, TKDN 80 persen itu bisa dikatakan bahwa itu mobil Indonesia," jelas Agus Gumiwang.
Baca Juga: Timnas Kalah, Rocky Gerung Soroti Presiden Lebih Utamakan Infrastruktur Ketimbang Nutrisi
