Suara.com - Perusahaan besutan Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk (BYAN) turut menyampaikan suara mereka terkait kebijakan larangan ekspor batu bara oleh pemerintah.
"Kami sedang mengkaji apakah larangan ekspor batu bara tersebut memberikan dampak material terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional, permasalahan hukum, dan kelangsungan usaha Bayan Resources dan entitas anak perusahaan seirin dengan perkembangan atas kebijakan larangan ekspor batu bara tersebut dari pemerintah," tegas Sekretaris Bayan Resources, Jenny Quantero pada Kamis (6/1/2021).
Meski demikian, Bayan Resources menyebut, ada potensi pihaknya tidak dapat memenuhi kewajiban kebutuhan batu bara dari perusahaan dan anak usaha kepada mitra sesuai kontrak.
Untuk itu, pihaknya tengah mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada para pelanggan serta perkembangannya yang diharapkan larangan hanya berlaku sementara.
"Bayan Resources sedang berusaha untuk memitigasi potensi wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya kepada para pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya dengan memberitahukan kepada mereka mengenai adanya larangan ekspor ini dari pemerintah dan potensi pernyataan keadaan kahar atau penjadwalan ulang atas pengiriman batu bara dalam hal larangan ekspor ini tidak dicabut dalam waktu dekat," sambung dia.
Untuk informasi, Kementerian ESDM sebelumnya merilis surat Nomor B1605/MB.05/DJB.B/2021 yang melarang penjualan batu bara ke luar negeri selama periode 1 hingga 31 Januari 2022 mendatang.
Kebijakan ini juga membuat perusahaan tambang batu bara wajib memasok seluruh produksi batu baranya ke PLN guna memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum di dalam negeri.
