-
Legislator PKS Minta Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Senasib Seperti Larangan Ekspor Batu Bara yang Seumur Jagung
"Pemerintah tidak boleh kalah dan lemah didikte korporasi."
Selengkapnya -
Kinerja Positif! Batu Bara Topang Neraca Dagang Indonesia Hingga Februari 2022
Neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)mencapai 3,83 miliar dolar AS.
Selengkapnya -
Harga Batu Bara Meroket, Pengamat Harap Menteri ESDM Terapkan Saksi Pada Pengusaha Tak Patuhi DMO
pengusaha batu bara mematuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) di tengah harga dunia meroket saat ini.
Selengkapnya -
Konflik Rusia - Ukraina Bikin Harga Batu Bara Masih Stabil Naik
Harga batu bara di Sumatera Selatan diprediksi masih akan naik, imbas konflik Rusia dan Ukraina.
Selengkapnya -
Sektor Pertambangan Sumsel Merosot 67 Persen, Gegara Larangan Ekspor Batu Bara Awal 2022
Larangan ekspor batu bara yang berlaku awal tahun 2022, membuat ekpsor Sumatera Selatan merosot tajam.
Selengkapnya -
Harga Batu Bara Diprediksi Terus Menguat Hingga Akhir Februari, Ini Penyebabnya
Salah satu penyebabnya, negara-negara di benua biru memilih alternatif energi seperti batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Selengkapnya -
Larangan Ekspor Batu Bara Diminta Kembali Diberlakukan, Wakil Rakyat Singgung Pengusaha Nakal
Mulyanto mendesak pemerintah untuk memberi sanksi tegas bagi pengusaha nakal yang tidak memenuhi kewajiban DMO tersebut.
Selengkapnya -
Pemerintah Kembali Buka Kran Ekspor Batu Bara Hari Ini, tapi Hanya Perusahaan Penuhi Syarat Ini
Perusahaan batu bara telah diperbolehkan kembali mengekspor batu baranya untuk pasar dunia.
Selengkapnya -
Kran Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka Hari Ini, Ini Alasan Pemerintah
Kementerian ESDM memaparkan alasan membuka kembali ekspor batu bara
Selengkapnya -
Izin Ekspor Batu Bara Secara Resmi Dibuka Hari Ini, Sejumlah Perusahaan Masih Diwajibkan Bayar Denda
Perusahaan tambang yang belum memenuhi DMO2021 dan belum menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar denda atau dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun lalu.
Selengkapnya -
Keran Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka Mulai Hari Ini 1 Februari 2022
Pemerintah resmi membuka kembali keran ekspor batu bara per 1 Februari 2022 setelah sebelumnya menerbitkan kebijakan pelarangan ekspor selama sebulan penuh.
Selengkapnya -
Pelarangan Dicabut, 139 Perusahaan Tambang Diizinkan Ekspor Batu Bara
Pihaknya sudah memproses Keputusan Menteri ESDM tentang pedoman pelarangan penggunaan batu bara ke luar negeri dan pengenaan denda.
Selengkapnya -
75 Kapal Diizinkan Angkut Batu Bara, Bagaimana Potensi Larangan Ekspor Kembali Diberlakukan
"Perkembangannya, sudah kami izinkan sebanyak 75 kapal dari perusahaan tambang yang memenuhi DMO 100 persen, 139 perusahaan," ujar Ridwan.
Selengkapnya -
48 Kapal dari 29 Perusahaan Ekspor Batu Bara
Perusahaan tambang batu bara yang melakukan ekspor tersebut telah memenuhi persyaratan pemerintah.
Selengkapnya -
Soal Kebijakan Ekspor Batu Bara, Pengamat: Pemerintahan Jokowi Sekarang Amburadul
"Saya lihat pemerintahan Pak Jokowi sekarang amburadul karena komunikasi yang tidak baik dengan para menterinya," kata Rudi.
Selengkapnya -
Baru Ada 18 Kapal Kembali Beroperasi Pasca Pembukaan Izin Ekspor Batu Bara
Hal lantaran disebabkan baru 18 kapal tersebut yang sudah memenuhi DMO tahun lalu.
Selengkapnya -
Ada Tambahan Stok, Menteri ESDM Arifin Tasrif Pastikan Pasokan Batu Bara PLN untuk PLTU Aman
Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) masih tersedia.
Selengkapnya -
Menko Luhut Ungkap Syarat Perusahaan Boleh Ekspor Batu Bara
Menko Luhut mengingatkan semua pihak untuk bergerak mengawasi dan memastikan pelaksanaan ekspor batu bara di lapangan
Selengkapnya -
Menteri ESDM Arifin Tasrif Masih Menunggu Status Pasokan Batu Bara PLN Cukup untuk Buka Keran Ekspor
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal kembali membuka keran ekspor batu bara.
Selengkapnya -
Isran Noor Sebut Penghentian Ekspor Batu Bara Selama 1 Bulan merupakan 'Kebijakan Panik' Pemerintah Pusat
"Kaltim kan tidak punya kepentingan."
Selengkapnya