Ide Student Loan Panen Kritik, Pakar: Warga Berhak Dapat Pendidikan, Bukan Membeli

Suara.com - Ide Presiden Joko Widodo yang mendorong perbankan lebih terbuka dalam menyediakan modal kredit ataus pinjaman untuk mahasiswa kurang mampu ditanggapi oleh pendidik sekaligus pengamat antar agama, Laily Fitry.

Menurut dia, seharusnya warga negara berhak atas pendidikan, sesuai dengan UUD 1945. Ia juga menyoroti student loan di Ammerika Serikat yang dianggap sebagai akar kemiskinan generasi muda.

"Di amrik sini student loan dianggap sebagai salah satu momok terbesar yang jadi struktur dan akar kemiskinan orang-orang muda. Jangan tergiur dengan tampilannya yang seakan 'mendukung pendidikan'. UUD sendiri telah jelas: Warga negara berhak mendapat (bukan membeli) pendidikan," cuitnya melalui akun Twitter @/MahameruLee.

Ia juga menyampaikan pendapatnya tentang Student Loan yang dianggap tidak sepenuhnya menguntungkan.

"Utang dengan bentuk skema apapun, namanya tetap utang, beban keuangan masa depan yang buat level gaji seseorang di masa depan tak cukup untuk dirinya dan orang-orang yang harus ia tanggung," ujarnya lagi.

Banyak kawan sejawat, lanjut dia, yang sebelumnya memilih Student Loan, mengaku tidak bahagia karena tuntutan hutang yang harus mereka bayar.

"Banyak orang di Amerika bekerja berpuluh-puluh tahun setelah mereka lulus dengan prestasi membanggakan. Tapi mereka tidak mampu beli rumah, apartemen dan bahkan tidak mampu menabung. Hanya karena mereka masih harus bayar hutang berpuluh-puluh tahun lalu," ujar dia.

Secara tegas ia juga menjelaskan bahwa tidak ada poin positif dari skema student loan yang belakangan makin banyak diperbincangkan.

"Pendidikan adalah hak, bukan barang kepemilikan yang harus dibeli," tutup dia.

Sejatinya, hal ini sudah mencuat sejak 2018 silam saat Presiden Jokowi meminta perbankan menyediakan model kredit atau pinjaman kepada pelajar kurang mampu.

“Saya ingin memberi PR kepada bapak ibu sekalian dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan,” ungkapnya saat bertemu dengan para pimpinan bank umum Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).