Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan kritikan keras dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), lembaga tersebut menilai Jokowi hanya memprioritaskan proyek pembangunan infrastruktur saja, tetapi soal nasib rakyat kecil diabaikan.
Hal tersebut dikatakan Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi dalam sebuah diskusi virtual bertajuk 'Jokowi Jengkel: Menuju Reshuffle Kabinet?' Minggu (27/3/2022).
Baidul mengatakan bahwa Presiden seolah-olah hanya fokus terhadap proyek pembangunan infrastruktur, seperti halnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, padahal kata dia pembiayaan proyek ini hingga sekarang belum jelas.
"Setelah sekian waktu proses proyek IKN ini, bahkan sudah diresmikan soal pembiayaannya hingga kini belum jelas, sehingga mau tak mau harus tarik (anggaran) kenceng di APBN" kata Baidul.
Sedangkan, menurut Baidul, persoalan kebijakan pangan terutama harga-harga yang melonjak tinggi sepertinya diabaikan oleh Presiden.
"Di sisi lain kebijakan disektor pangan dirasakan betul. Artinya dua sisi yang berlawanan secara ekstrem. Di satu sisi pemerintah getol proyek infrastruktur seperti IKN, namun di sisi lain nasib rakyat terabaikan, terabaikan karena kebijakan pangan tidak berpihak pada masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Baidul menerangkan kebijakan sektor pangan seharusnya bukanlah lagi jadi masalah Presiden, karena di periode pertama menjabat, Presiden sangat gencar melakukan pembangunan sektor pertanian.
Dirinya mencontohkan soal surplus beras, namun sayangnya pemerintah masih melakukan importasi. "Ini kan sesuatu yang aneh," katanya.
Tak hanya itu untuk kasus mahalnya harga minyak goreng hingga kedelai juga sudah sepantasnya bukan lagi persoalan.
"Tapi sayangnya negara tak berdaya melawan itu semua," ucapnya.
Jokowi Marah-marah
Sebelumnya, kemarahan Jokowi meluap saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Ia geregetan karena banyak jajarannya melakukan impor barang.
Jokowi membeberkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan malah lebih sering menggunakan barang impor, sementara produksi pabrik dalam negeri melimpah.
Salah satunya adalah masih terdapat kementerian atau BUMN yang memberi CCTV secara impor. Padahal, Jokowi menilai banyak perusahaan lokal yang memproduksi barang tersebut.
Saking jengkelnya, Jokowi sampai tidak segan mengatakan kata bodoh dua kali. Sebab, jika saja kementerian dan BUMN membeli produk dalam negeri itu, jelas akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
TERPOPULER
