Suara.com - Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan respons terhadap perubahan iklim dalam konteks pembiayaan infrastruktur. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan komitmen Indonesia dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan tujuan yang diharapkan Pemerintah Indonesia dari implementasi kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) di Indonesia, dalam dialog strategis tingkat tinggi dengan tema “Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth”, di Pavillion of Indonesia, Dubai Expo 2020, Senin (28/3/2022).
"Kami meningkatkan kesadaran para investor dan mengadaptasi standar-standar kualitas, yang saat ini sudah menjadi golden standard secara global, yaitu ESG, yang berlaku untuk kualitas pembangunan infrastruktur dan pengambilan keputusan investasi," ujarnya.
Indonesia melalui Kementerian Keuangan, didukung oleh pemerintah Kanada, World Bank, PT SMI, dan PT PII telah menyelenggarakan dialog, sebagai bagian dari agenda Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day. Acara diselenggarakan dalam format hybrid (online dan offline) ini terdiri dari serangkaian sesi pada 28-29 Maret 2022, di Dubai dan Jakarta.
Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan kesiapan pemerintah Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG untuk mendukung infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG. Menurutnya, Indonesia terus menyadari pentingnya peranan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Mengelaborasi pernyataan Menteri Keuangan RI, dalam diskusi tersebut, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, dan Direktur Bakti menyampaikan pentingnya peran teknologi digital untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung tujuan pembangunan yang inklusivitas, upaya mendorong kinerja ESG dalam pembangunan infrastruktur.
Implementasi ESG dalam pembangunan infrastruktur sektor air minum dan perumahan untuk memanfaatkan pasar green investment, serta program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.
Sementara itu, Undersecretary Kementerian Keuangan UEA juga menekankan akan pentingnya menjajaki kolaborasi potensial untuk masa depan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi.
Undersecretary menyampaikan, investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur adalah kunci untuk mempercepat transisi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Ini adalah prioritas global yang diarusutamakan melalui upaya G20 dengan memajukan agenda investasi infrastruktur yang berkualitas, karena peningkatan partisipasi sektor swasta akan membantu mengembangkan sektor infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan," kata dia
"Ini adalah kesempatan besar untuk mengeksplorasi model pembiayaan PPP yang inovatif dan mengeksplorasi perangkat yang diperlukan untuk memudahkan transisi net zero dalam aset infrastruktur yang penting," tambahnya.
Acara juga dihadiri antara lain, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dirjen PPR Kemenkeu, perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Kementerian Kominfo, dan Perwakilan Jawa Barat.
Hal ini selaras dengan fokus dan agenda utama Presidensi Indonesia pada Forum G20, dimana Indonesia telah menekankan komitmennya terhadap penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan ketahanan (resilience) dalam pembangunan infrastruktur dan investasi.
Adapun peserta yang hadir dan mengikuti acara baik secara offline maupun online berasal dari Investment Authorities, Green Financier, Equity Investor, Rating Agencies, Development Partners, Lender, dan Potential Private Partner.
Dialog diawali pembukaan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, sambutan oleh Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, dan Undersecretary Kementerian Keuangan UEA.
Selanjutnya, agenda utama dalam dialog tersebut adalah membahas kebijakan pemerintah terkait infrastruktur dalam mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
TERPOPULER
