Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan memecat direksi perusahaan pelat merah, bila tidak menjalankan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 2022.
Aturan ini secara khusus mengatur soal percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil (UMKM).
Kebijakan ini meminta kementerian dan lembaga (K/L), Polri, hingga TNI, termasuk pemda dan BUMN mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
"Mohon maaf tidak maksud apa-apa perintahnya jelas, yang tidak komitmen boleh dicopot," kata Erick Thohir, Senin (25/4/2022).
Erick mengaku telah memberikan tugas kepada seluruh direksi perseroan agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM bagi seluruh perusahaan plat merah
Tak hanya itu, Erick juga mengingatkan para manajemen BUMN untuk tidak ikut tender proyek dengan nilai investasi Rp250 juta hingga Rp14 miliar. Larangan ini sekaligus untuk mendorong ekosistem bisnis UMKM.
Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan terus membuka akses bagi para pelaku usaha ultra mikro dan UMKM.
Salah satunya membatasi akses manajemen perseroan untuk bermain proyek dengan nilai investasi antara Rp250 juta- Rp14 miliar.
"Saya minta dengan hormat seluruh direksi BUMN yang memang sudah ditugaskan langsung, apalagi kita sudah punya transformasi tanggal 17 Agustus 2020 kita luncurkan PaDI UMKM, ditindaklanjuti putusan Menteri bahwa tender di bawah 400 juta harus UMKM," kata dia.
