Suara.com - Usai berhasil mendapatkan penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) kabarnya segera mendapatkan tambahan modal lain selain dari pemerintah.
Disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, perusahaan berkode saham GIAA itu berencana menggelar dua kali right issue.
"Kuartal III akan rights issue dari PMN Rp 7,5 triliun harapannya akan memiliki ekuitas positif," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (28/6).
Langkah bisnis ini membuat pemerintah memiliki kepemilikan dari awalnya 60,54% menjadi 65%. Pada rights issue yang kedua, bertujuan gaet investor dan direncanakan pada kuartal IV 2022 dengan hasil kepemilikan pemerintah jadi 51%.
Kartika Wirjoatmodjo mengaku optimis investor akan tertarik jadi mitra strategis Garuda karena prospek yang menjanjikan di masa depan.
"Investor airlines luar negeri. Kami yakin dengan fokus di rute domestik penumpang luar biasa. Kita optimis ada yang cukup berminat," kata dia.
Sebelumnya, Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mensyukuri berbagai tahap yang dilalui hingga berada di titik ini.
"Yang jelas kami akan menjalankan keputusan pengadilan. Kedua kami akan melakukan bisnis seperti biasa, termasuk mempercepat penyediaan pesawat yang selama ini ditunggu teman-teman dan juga publik," jelas Irfan usai sidang PKPU, di PN Jakarta Pusat, Senin (27/6/2022) lalu.
Terlebih dengan rencana penanaman modal (berupa PMN) yang sudah disetujui DPR RI jadi kabar positif bagi korporasi.
Ia menambahkan, Irfan akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk aksi korporasi yang akan dilakukan. Lebih jauh, Garuda akan kembali mengevaluasi rute yang menjanjikan dan menguntungkan perusahaan ke depannya.
