Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dalam upaya penanganan perubahan iklim diperlukan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya melalui pembangunan ekosistem pembiayaan perubahan iklim.
“Itulah mengapa Indonesia juga perlu membangun ekosistem dari keseluruhan pembiayaan perubahan iklim,” ungkap Menkeu saat menjadi pembicara pada Side Event G20 dengan tema “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia” Rabu (13/7/2022).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanganan perubahan iklim tidak hanya perlu dilakukan oleh PLN, Pertamina, Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait saja.
Sri Mulyani mengatakan dalam membangun ekosistem pembiayaan ini, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar dapat mengembangkan taksonomi yang tepat untuk pembiayaan iklim. Selain itu, pada tataran global, pembahasan taksonomi ini juga sudah dibahas di tingkat ASEAN.
“Ketika anda mencemari karbondioksida (CO2) ini adalah milik seluruh dunia. Ketika anda mengurangi CO2, anda menciptakan manfaat bagi seluruh dunia. Karena itulah taksonomi perlu dibahas di tingkat regional bahkan global,” katanya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, ketika Indonesia berkomitmen untuk mengurangi CO2 untuk menghindari ancaman perubahan iklim maka Indonesia juga bekerja keras dengan cara yang kredibel untuk mewujudkan komitmen tersebut.
Upaya dan komitmen itu membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang erat bersama semua pemangku kepentingan, terlebih di tengah situasi geopolitik yang menantang seperti saat ini.
“Perubahan iklim tidak dapat hilang dengan sendirinya. Hanya dapat dihindari jika kita bekerja sama,” pungkasnya.
Baca Juga: Masuk Negara Penyumbang CO2 Terbesar, Sri Mulyani: Orang Indonesia Jangan Baper
