Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk bisa mengurangi emisi karbon sebesar Rp3.500 triliun sementara dalam APBN 2022 saja anggarannya hanya Rp3.000 triliun.
Untuk itu kata Sri Mulyani APBN secara hitung-hitungan tidak sanggup untuk membiayai kebutuhan anggaran pengurangan emisi karbon tersebut.
"Kebutuhan biayanya sangat mengejutkan, USD243 miliar hanya untuk listrik. Atau, jika ingin menempatkannya dalam rupiah, itu Rp3.500 triliun. APBN kita sekitar Rp3.000 triliun, ini untuk memberikan konteks (saja)," ujar Sri Mulyani dalam forum bisnis Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, secara virtual Rabu (13/7/2022).
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini anggaran sebesar itu digunakan untuk pengurangan 446 juta ton CO2 di sektor energi, khususnya pembangkit listrik yang menggunakan batubara.
"Targetnya emisi karbon dari sektor listrik ini bisa turun sekitar 41 persen," ungkapnya.
Namun kata dia ada tantangan lain yang siap menghadang, salah satunya penggunaan listrik yang kian meningkat seiring dengan makin berkembangnya kondisi ekonomi Indonesia.
"Berkembangnya perekonomian membuat masyarakat mampu memiliki hunian serta berbagai perangkat elektronik di dalamnya. Sementara dunia usaha akan berkembang sehingga penggunaan listrik pun akan meningkat dan akhirnya permintaan terhadap energi akan terus bertambah," katanya.
