REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang gundah gulana, pasalnya sejumlah anggaran yang dibutuhkan dalam Pemilu 2024 dari pemerintah pusat masih seret dan terkesan macet.
KPU, diketahui baru menerima pencairan anggaran Rp2,4 triliun dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun. Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,245 triliun pada (26/7/2022).
Atas kondisi ini Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta meminta pihak KPU untuk bersabar, Isa memastikan bahwa pencairan anggaran untuk KPU pasti akan dilakukan secepatnya, namun harus mengikuti proses yang dilakukan.
"Memang kita juga ingin terus berkomunikasi untuk memberikan pemahaman yang baik bahwa anggaran itu ada prosesnya yang tetap harus diikuti, ada standar-standar yang juga harus kita patuhi," kata Isa dalam Media Briefing secara virtual, Kamis (4/8/2022).
Isa pun menjamin bahwa pihaknya akan mendukung penuh pesta demokrasi yang akan diselenggarakan KPU tersebut hingga terselenggara hajatan Pemilu 2024. Jadi sekali lagi kata Isa, agar pihak KPU untuk bersabar dalam proses pencairan ini.
"Pemerintah pasti mendukung proses kegiatan Pemilu ini yang saatnya harus dilakukan. Contohnya tahun ini mulai pendaftaran Parpol, pasti anggarannya akan kita cukupkan, kita akan sediakan," tegasnya.
Sebelumnya KPU menjelaskan, jika pencairan anggaran tahun 2022 dari pemerintah macet akan berdampak, salah satunya kepada honor untuk tenaga ad hoc penyelenggara Pemilu 2024.
"Karena kan kita sudah punya anggaran sekian, tapi begitu faktanya atau realitasnya yang disetujui sekian, kita juga harus realistis kan," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Akhirnya, kata dia, KPU kekinian akan menghitung ulang alokasi anggaran yang sudah dicairkan pemerintah sementara. Hasyim mengatakan, KPU sudah membuat perencanaan menaikkan honorium bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu hingga tiga kali lipat dari Pemilu 2019.
Namun, kata dia, dengan belum maksimalnya pencairan anggaran membuat dampak nantinya bagi psikologis tenaga ad hoc tersebut. Terutama bagi tingkat kesukarelawanan.
"Ada angka psikologis, ada batas psikologisnya, 'wah terimanya cuma ratus ribu nih', walaupun sebenarnya cuma kurang satu rupiah akan berbeda psikologinya dengan terimanya juta. Yang jelas akan berpengaruh terhadap semangat, terhadap dorongan orang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggara Pemilu," tuturnya.
"Jadi bukan urusan katakan lah mau dapat salary atau mau dapat honor uang kehormatan berapa tetapi yang jadi pertimbangan paling utama itu kecenderungannya adalah aspek tadi ya kesukarelawanannya itu partisipatif atau volumeterisme itu," sambungnya.
Sementara di sisi lain, Hasyim juga mengatakan, sedikit mobilitas untuk tahapan Pemilu akan terdampak. Misalnya, penggunaan kendaraan oleh KPU jadi seadanya.
"Ya ibaratnya karena faktanya begitu seadanya kendaraanlah misalkan. Yang bisa digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan di tahun 2022 ini termasuk sarana prasana itu kan kantor. Ya berarti kantor seasanya sekarang ini gitu," tandasnya.
TERPOPULER