Suara.com - Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 171 nasabah PNM Jayapura, di GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022). Dalam acara ini juga dilaksanakan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk 2.700 UMKM.
Presiden Jokowi mengungkapkan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, masih sedikit para pelaku UMK yang telah memiliki NIB.
“Kita tahu, 61 persen PDB (Produk Domestik Bruto) ekonomi, perputaran ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM. Hampir 97 persen urusan pekerja, ketenagakerjaan juga atas kontribusi UMKM kita, yang berjumlah kurang lebih 64 juta lebih sedikit. Tetapi Menteri Investasi Menteri Investasi(/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) menyampaikan, yang memiliki NIB, yang telah didorong oleh Kementerian Investasi baru 1,8 juta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan, NIB dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengakses layanan perbankan. Presiden Jokowi juga menyarankan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya agar memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM di bank, dimana telah disubsidi oleh pemerintah agar UMKM di Indonesia bisa semakin berkembang dengan cepat.
Namun presiden mengingatkan para pelaku usaha, agar berhati-hati dan mengkalkulasi terlebih dahulu secara detail sebelum mengajukan pinjaman ke bank. Menutup sambutannya, presiden menyampaikan apresiasi kepada PNM dan semua pihak yang telah mendukung upaya untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Investasi, PNM dan semua lembaga keuangan, karena pengusaha di Jayapura sudah memiliki NIB. Bisa memberikan peluang untuk UMKM di tanah Papua ini masuk ke sistem keuangan, sistem perbankan yang kita miliki,” ujarnya.
Sebagai informasi, hingga 29 Agustus 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp137,77 triliun kepada nasabah PNM Mekaar, yang berjumlah 12,5 juta nasabah. Saat ini, PNM memiliki 3.500 kantor layanan PNM Mekaar dan 624 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia, yang melayani UMK di 34 provinsi, 443 kabupaten/kota, dan 5.640 kecamatan.
