Suara.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia memastikan kepuasan publik terhadap kinerj Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi. Kepuasan ini menjadi modal bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik di Indonesia diakhir masa jabatannya.
"Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, saya jawab iya karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk "Temuan Survei Nasional Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024" secara virtual di Jakarta.
Menurut Djayadi, dalam temuan survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi pada Agustus berada pada angka 72,3 persen. Dikatakan Djayadi, ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan temuan pada Mei 2022 yang baru berada di angka 67,5 persen.
Dijelaskan Djayadi, tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi juga bisa menjadi modal yang cukup untuk mengurangi dampak negatif atas kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada, Sabtu (3/9) kemarin.
Menurut Djayadi, angka 72,3 persen menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja Pemerintah, terutama Presiden Jokowi.
"Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah," paparnya.
Djayadi menilai modal Presiden Jokowi dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.
"Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya," jelasnya.
Jika skema bantalan bantuan sosial berjalan baik, diikuti pemeliharaan stabilitas ekonomi, politik dan hukum yang juga baik maka tingkat kepuasan publik atas kerja presiden bisa terus terjaga. "Jika turun, penurunannya tidak akan terlalu tajam," ungkapnya.
Baca Juga: Catat! Ini Tiga Bantuan Pemerintah Usai Harga Pertalite Dan Solar Subsidi Naik Mendadak
Survei tersebut dilakukan dalam rentang 13-21 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.220 responden. Sementara wawancara dilakukan secara tatap muka langsung.
