- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027 melalui strategi transformasi ekonomi berbasis sektor bernilai tinggi.
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target tersebut di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026, dalam konferensi pers RAPBN 2027.
- Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan meliputi inflasi 2,5 persen, kemiskinan 6-6,5 persen, serta defisit anggaran 2,4 persen terhadap PDB.
Suara.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah mesin pertumbuhan baru berbasis transformasi ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan strategi tersebut akan diarahkan pada pengembangan sektor bernilai tinggi hingga revitalisasi sektor yang dinilai memiliki daya tahan terhadap perubahan ekonomi.
"Ke depan di tahun 2027 mesin pertumbuhan sektoral dalam rangka Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal itu mesin pertumbuhan yang berbasis pada transformasi," ujar Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Airlangga menyebut sektor bernilai tinggi seperti digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan menjadi salah satu fokus pemerintah.

Selain itu, pemerintah akan merevitalisasi sektor-sektor yang dinilai resilient atau memiliki ketahanan tinggi, terutama pertanian dan energi.
Revitalisasi tersebut juga mencakup rencana pembentukan bursa komoditas mineral. Pemerintah ingin Indonesia memiliki harga acuan sendiri untuk komoditas mineral sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada referensi harga dari luar negeri.
"Yang kedua, revitalisasi sektor resilient seperti pertanian dan energi termasuk pendirian bursa komoditas mineral. Indonesia mempunyai harga sendiri sebagai reference price," ujar Airlangga.
Mesin pertumbuhan berikutnya adalah peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Pemerintah akan mendorongnya melalui deregulasi, penyelesaian berbagai hambatan investasi atau debottlenecking, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan pusat finansial internasional Indonesia.
Airlangga mengatakan strategi tersebut akan ditopang bauran kebijakan makro yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, stabilitas, serta investasi.
Di sisi lain, pemerintah menetapkan sejumlah sasaran pembangunan dalam RAPBN dan Nota Keuangan 2027. Selain pertumbuhan ekonomi 6 persen, pemerintah menargetkan inflasi sebesar 2,5 persen.
Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 6-6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,3-4,87 persen.
Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pendapatan negara pada 2027 direncanakan mencapai Rp3.246 triliun. Sementara belanja negara dianggarkan Rp4.097,2 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp671,2 triliun.
Airlangga menilai kondisi ekonomi saat ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mendorong transformasi tersebut. Ia menyebut sejumlah indikator menunjukkan perekonomian masih berada dalam kondisi positif.
Rasio Gini tercatat 0,368 pada Maret 2026, sementara tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 berada di level 4,65 persen. Dari sisi konsumen, indeks keyakinan konsumen mencapai 116,8.