REGIONAL:
- Pemerintah berencana mendirikan bursa komoditas mineral pada tahun 2027 agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri.
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.
- Kebijakan strategis ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis transformasi serta meningkatkan daya saing investasi ekspor.
Suara.com - Pemerintah berencana membentuk bursa mineral sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis transformasi pada 2027. Melalui bursa tersebut, Indonesia ingin memiliki harga acuan atau reference price sendiri untuk komoditas mineral.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembentukan bursa mineral merupakan bagian dari revitalisasi sektor yang dinilai memiliki ketahanan atau resilient. Sektor yang menjadi fokus dalam strategi tersebut antara lain pertanian dan energi.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Yang kedua, revitalisasi sektor resilient seperti pertanian dan energi termasuk pendirian bursa komoditas mineral. Indonesia mempunyai harga sendiri sebagai reference price," kata Airlangga.
Airlangga menempatkan pembentukan bursa komoditas mineral sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027.
Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi ke depan tidak hanya bertumpu pada sektor yang sudah ada, tetapi didorong melalui transformasi dan peningkatan daya saing.
Strategi tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor. Selain bursa komoditas mineral, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah lain untuk mendorong transformasi ekonomi.
"Ke depan di tahun 2027 mesin pertumbuhan sektoral dalam rangka CAMP PPKF itu mesin pertumbuhan yang berbasis pada transformasi yaitu Pak Menteri Keuangan," ucap Airlangga.
Dalam strategi pertumbuhan berbasis transformasi, pemerintah juga akan mengembangkan sektor bernilai tinggi. Airlangga menyebut digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan atau AI sebagai sektor yang akan menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi.
Sementara untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, pemerintah akan mendorong deregulasi dan mengatasi berbagai hambatan atau bottlenecking. Optimalisasi perjanjian internasional juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
"Yang ketiga, peningkatan daya saing investasi dan ekspor melalui deregulasi, kemudian dibottlenecking, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan pusat finansial internasional Indonesia," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan arah kebijakan ekonomi pemerintah akan ditopang oleh sejumlah prasyarat. Empat di antaranya yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makro, serta APBN yang prudent dan berkelanjutan.
"Nah, arah kebijakan ini ditumpang oleh empat prasyarat utama yaitu iklim investasi yang atraktif, kemudian kepastian regulasi, stabilitas makro dan APBN yang prudent dan sustainable," pungkas Airlangga.
