Nono melanjutkan, perjalanan RUU Daerah Kepulauan pada masa kerja DPR periode lalu lebih maju karena sudah terbentuk panitia khusus yang diketuai oleh Edison Betaubun dari Partai Golkar dan wakilnya Mercy Chriesty Barends dari PDIP.
"Ketika sudah di ujung kemudian masuk pembahasan dengan pemerintah, dari tujuh kementerian yang diutus, empat di antaranya tidak menyampaikan daftar inventarisasi masalah (DIM). Artinya, (pembahasan) tidak bisa berlanjut," katanya.
RUU Daerah Kepulauan, Nono menjelaskan, memiliki semangat untuk pemerataan pembangunan antara daerah berbasis daratan atau kontinental dengan daerah berbasis kepulauan atau perairan.
"RUU Daerah Kepulauan tidak meminta otonomi khusus, melainkan perlakuan khusus," ujarnya.
"Kalau dibiarkan begini terus, akan menjadi persoalan tak berkesudahan."
Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Aspeksindo) Rokhmin Dahuri mengatakan, mahalnya ongkos distribusi dan biaya transportasi merupakan salah satu dampak dari kondisi daerah berciri kepulauan dibandingkan dengan daerah berciri daratan. Hingga kini, menurut dia, biaya logistik dan transportasi di Indonesia menjadi yang tertinggi, yakni sekitar 25 persen. Padahal di negara lain, angkanya kurang dari 15 persen.
"Daerah kepulauan akan terus melarat kalau anggaran hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas daratan," katanya.
Rokhmin menunjukkan akibat dari disparitas pembangunan yang jomplang ini. Pulau Jawa menopang 58 persen perekonomian nasional, padahal luasnya hanya 15 persen dari total wilayah Indonesia. Sementara daerah lain yang luasnya 85 persen, hanya berkontribusi sebesar 19,5 untuk perekonomian nasional.
Dia pun menukil cerita ketika Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Cina. Saat itu, Megawati bertanya kenapa Cina begitu agresif masuk ke perairan negara lain? Pemimpin Cina menyatakan, daratannya tak akan cukup untuk memberi makan bagi 1,4 miliar penduduk di negara itu.
Sebab itu, Rokhmin mengusulkan agar sejumlah provinsi lain yang juga memiliki pulau-pulau bergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Daerah Kepulauan. Mereka adalah Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.
Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT, Donald Isaac menyampaikan kondisi geografis di daerahnya. NTT memiliki 600 pulau dan yang berpenghuni sebanyak 44 pulau. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar umumnya akan terisolasi selama empat bulan atau selama musim hujan.
"Biasanya sepanjang November sampai Januari angin amat kencang dan ketinggian ombak bisa mencapai enam meter," katanya.
Akibatnya, bandara ditutup dan pelabuhan beroperasi sesuai kondisi cuaca. Kondisi ini membuat harga bahan pokok di pulau-pulau tersebut amat tinggi lantaran kendala distribusi.
Pada kesempatan yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku, Samuel E. Huwae mengatakan, salah satu penyebab timpangnya kondisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah berciri kepulauan dengan penduduk di daerah berciri daratan adalah metode penghitungan dana transfer dari pemerintah pusat yang berbasis luas wilayah dan jumlah penduduk.
Di daerah berciri kepulauan, jumlah penduduknya memang lebih sedikit dan menempati daratan yang lebih sempit lantaran sebagian besar wilayahnya adalah perairan.
TERPOPULER
