Mundur dari Jabatan Usai Salah Kirim Email, Eks Mendagri Inggris Sebut Pemerintah Langgar Janji

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri setelah baru dilantik selama 43 hari sebelumnya oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss.

Keputusan ini dilakukan karena Suella Braveman membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya. Kabar ini jadi sorotan lantaran semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris.

Dalam surat pengunduran diri kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.

"Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi," kata dia.

"Sebagai menteri dalam negeri, saya memegang standar tertinggi dan pengunduran diri saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang  bertanggung jawab atas kesalahan mereka," lanjut dia.

Ia juga mengomentari perihal progres pemerintahan di bawah PM Truss.

"Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini," kata Braverman.

Menurut dia pemerintah Inggris saat ini tidak hanya melanggar janji utama kepada para pemilihnya tetapi Braverman juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya.

Sebagai contoh, seperti mengurangi jumlah migrasi secara keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, terutama penyeberangan kapal kecil yang berbahaya.

Braverman adalah sosok eksentrik dari sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa.

Setelah pengunduran diri Braverman, Truss menunjuk mantan Menteri Transportasi Grant Shapps sebagai menteri dalam negeri yang baru.

Pada pekan lalu lalu, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng, setelah anggaran mini, yang difominadi oleh pemotongan pajak yang besar dan tidak didanai, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan.

Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan yang baru.

Sejak menjabat, Hunt yang merupakan mantan menteri budaya, kesehatan, dan luar negeri membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah khusus perekonomian.