Suara.com - Menkeu Sri Mulyani menyebut, pada tahun 2023 nanti, ekonomi Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang belum usai namun juga perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kendala pasokan saat permintaan meningkat.
"Pemulihan diperkirakan masih ada, namun kita tetap perlu waspada. Domestik demand itu harus kita jaga sehingga belanja pemerintah akan selektif, karena kita harus antisipasi risiko kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dan inflasi karena kenaikan harga komoditas," katanya dalam webinar "Percepatan Pemulihan Ekonomi", Rabu (19/10/2022) lalu.
Dari sisi pendapatan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan tetap melakukan reformasi antara lain melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Kita juga harus menjaga dari sisi pembiayaan, karena risiko beralih ke sektor pasar keuangan," ujar dia, dikutip dari Antara.
Untuk sisi belanja, pemerintah fokus pada kebijakan prioritas, antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) sehingga 20 persen dari belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan atau nilainya setara Rp612,2 triliun.
Belanja perlindungan sosial juga akan terus disesuaikan berdasarkan guncangan perekonomian yang terjadi, di mana nilainya mencapai Rp479,1 triliun pada 2023 untuk berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN.
Belanja infrastruktur senilai Rp392,02 triliun akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti rumah sakit, dan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menciptakan konektivitas yang mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Belanja kesehatan dijaga 5 persen dari belanja negara. Dan karena sekarang belanja penanganan COVID-19 berkurang secara signifikan, belanja difokuskan untuk pembangunan fasilitas kesehatan baik layanan kesehatan primer, sekunder, dan perbaikan layanan secara umum," pungkas Sri Mulyani.
Baca Juga: Transisi Energi Dinilai akan Membuat Biaya Hidup Semakin Mahal
