REGIONAL:
Suara.com - Perum Bulog menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belakangan menjadi perhatian publik merupakan tindakan oknum masyarakat di luar perusahaan. Penegasan tersebut didasarkan pada hasil penelusuran bersama aparat penegak hukum yang, menurut Direktur Utama Perum Bulog, tidak menemukan keterlibatan karyawan Bulog sebagai pelaku pengoplosan.
Temuan ini sekaligus menjadi klarifikasi penting untuk meluruskan informasi yang berkembang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah di bidang pangan.
Hasil penelusuran tersebut memperjelas bahwa praktik pengoplosan beras SPHP tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan keterlibatan karyawan Bulog. Penyalahgunaan program oleh pihak tertentu harus dibedakan secara tegas dari mekanisme penyaluran resmi yang dijalankan perusahaan. Bulog memastikan bahwa setiap proses distribusi memiliki ketentuan dan prosedur yang wajib dipatuhi, sementara tindakan penyimpangan oleh oknum di luar perusahaan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti bersama aparat berwenang.
Berdasarkan pendalaman yang dilakukan, dugaan penyalahgunaan beras SPHP mengarah pada oknum masyarakat yang memanfaatkan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) melalui mekanisme pemesanan pada aplikasi Klik SPHP.
Penelusuran terhadap alur distribusi dan transaksi menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi sumber penyimpangan sekaligus memperjelas pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini menunjukkan keseriusan Bulog dalam mengungkap fakta secara transparan, mengedepankan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh melalui koordinasi dan penelusuran bersama aparat penegak hukum, termasuk Bareskrim Polri, unsur intelijen, dan jajaran kepolisian daerah.
“Dari hasil penelusuran kami dengan teman-teman Bareskrim, termasuk teman-teman dari Intel, masing-masing Polda dan sebagainya, yang terindikasi kemarin itu murni ya, dari oknum masyarakat,” tegasnya dalam keterangannya, Jumat (13/11).
Lebih lanjut, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran tersebut, tidak ditemukan keterlibatan karyawan Bulog dalam praktik pengoplosan beras SPHP.
“Jadi dari oknum Bulog tidak terlibat sama sekali, clear and clean,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi penyaluran beras SPHP dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan. “Kalau memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan beras SPHP untuk melakukan kecurangan, tolong dilaporkan juga kepada kami. Kami ada call center-nya, namanya BELLA. Silakan dilaporkan, pasti akan kami tindak lanjuti,” ujar Rizal.
Sebagai wujud komitmen menjaga integritas program pemerintah, Bulog telah mengambil langkah konkret melalui pembentukan Satuan Tugas Khusus dan penguatan pemeriksaan terhadap jaringan mitra RPK secara nasional. Pengawasan dilakukan untuk memastikan beras SPHP disalurkan sesuai peruntukan, tidak mengalami pengemasan ulang maupun pengoplosan, serta dijual berdasarkan ketentuan harga yang berlaku.
Bulog juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar setiap indikasi penyimpangan dapat ditelusuri secara menyeluruh dan ditindak sesuai ketentuan.
Di sisi internal, Bulog terus melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola distribusi, termasuk penyempurnaan mekanisme pengawasan, pengetatan standar operasional prosedur, serta peningkatan kepatuhan mitra penyalur. Perusahaan juga membuka ruang partisipasi publik melalui layanan resmi BELLA (Bulog Intelligent Assistant) di nomor WhatsApp +62 811-1967-016 sebagai saluran penyampaian informasi maupun pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan beras SPHP. Setiap laporan yang diterima akan menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku, sekaligus memperkuat sistem pengawasan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Perum Bulog menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui integritas, transparansi, dan tindakan nyata. Sebagai operator pangan pemerintah, Bulog berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan beras SPHP dalam bentuk apa pun, sekaligus memastikan beras yang disalurkan melalui program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pengawasan yang semakin kuat, sinergi bersama aparat penegak hukum, serta dukungan aktif masyarakat, Bulog terus memperkuat tata kelola distribusi yang profesional dan berintegritas demi menjaga stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan nasional. ***
TERPOPULER