Suara.com - Tim Kolaborasi Riset Laboratorium Indonesia 45 (LAB 45) dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indah Lestari menyebut, transisi ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya pendanaan.
Setidaknya, ada 4 tantangan, diantaranya pendanaan ekonomi hijau yang lemah karena bersaing dengan isu ekonomi lainnya. Selain itu, kepercayaan publik yang masih lemah, pendanaan yang kurang transparan dan kapasitas SDM juga jadi penghalang.
“Berdasarkan catatan kami, terdapat kesulitan terkait dengan kejelasan bagi investor pihak mana yang tepat untuk pendanaan tertentu, kemudian bagaimana proses penjaminan pembiayaan energi terbarukan yang tampaknya masih berisiko tinggi," kata Indah dalam Webinar LAB 45 bertajuk Ancaman Resesi Global: Transisi Ekonomi Hijau di Persimpangan Jalan, Selasa (25/10/2022).
Tidak hanya pendanaan, ia menyebut, tantangan lainnya dalam transisi ekonomi hijau di Indonesia adalah dari sisi regulasi dan kelembagaan.
Berkaitan dengan regulasi, hasil riset merekomendasikan pemerintah untuk segera memformulasikan regulasi lengkap untuk mengakselerasi pelaksanaan dan pemanfaatan ekonomi hijau.
Dari sisi kelembagaan, tim peneliti mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) terkait ekonomi hijau. Satgas ini dapat berperan sebagai koordinator lintas kementerian/lembaga.
“Harapannya ada lembaga permanen yang fokus mengkoordinasikan persoalan ekonomi hijau,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator mengatakan saat ini pemerintah berkomitmen untuk mendorong akselerasi proses transformasi ekonomi Indonesia menjadi lebih hijau.
“Ke depannya menuju ekonomi rendah karbon. Dua kunci kebijakan terkait ini adalah dekarbonisasi dan transisi energi,” ungkap Luhut.
Ia menyebutkan tingkat emisi karbondioksida (C02) per kapita Indonesia ada di level 2,3 ton per kapita atau masih jauh di bawah rata-rata global yang sebesar 4,5 ton per kapita.
Sehingga, diperlukan inisiatif pengurangan emisi yang berkeadilan di tataran global, dimana negara-negara maju harus memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam kontribusi penghentian krisis iklim yang dunia hadapi.
Sementara itu, Koordinator Penyiapan Program Konservasi Energi (PPKE) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Qatro Romandhi menambahkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menuju transisi energi.
“Kementerian ESDM memiliki beberapa strategi implementasi dalam mengurangi pemanfaatan energi fosil dan perencanaan energi baru terbarukan (EBT) jangka panjang,” tutur Qatro.
TERPOPULER
