Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa ekonomi global yang menghadapi tantangan yang sulit dengan adanya prospek probabilitas terhadap resesi yang tinggi di banyak negara.
Walaupun situasi Covid-19 sudah mulai membaik, namun Menkeu mengingatkan agar para pemangku kebijakan tidak lengah untuk menghadapi tantangan ekonomi global selanjutnya.
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat secara signifikan dari 6,0% pada tahun 2021 menjadi hanya 3,2% pada tahun 2022 dan 2,7% pada tahun 2023. Menkeu mengatakan bahwa revisi ke bawah yang konsisten terhadap perkiraan pertumbuhan global dari semua lembaga internasional ini telah menandai meningkatnya risiko dihadapi tahun ini.
“Beberapa faktor telah memicu faktor kondisi ini seperti perang di Ukraina yang telah mengakibatkan lonjakan inflasi, perlambatan di ekonomi negara besar seperti Cina, dan adanya pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi,” kata Menkeu saat memberikan pidato pada acara B20 Summit yang merupakan rangkain agenda pertemuan G20 di Bali pada Senin (14/11/2022).
Selain itu, Menkeu juga mengungkap bahwa tantangan ini menjadi jauh lebih kompleks dan saling berkaitan dalam waktu yang berdekatan seperti tekanan inflasi tinggi yang berkepanjangan, kerawanan energi dan pangan, tekanan pasar keuangan, tekanan utang, dan adanya fragmentasi geopolitik.
“Ini bukan lingkungan yang mudah bagi semua pelaku ekonomi termasuk bagi para pembuat kebijakan. Tetapi saya setuju bahwa kita harus mengatasi akar penyebabnya. Menurunkan inflasi harus menjadi fokus utama untuk menghindari kerusakan jangka panjang dan memulihkan stabilitas," lanjut Menkeu.
Menurut Menkeu, situasi yang terjadi akhir-akhir ini sangat rumit sehingga kepercayaan di pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan dapat mudah terganggu jika tidak berhati-hati dalam memformulasikan kebijakan.
“Dan banyak pembuat kebijakan sebenarnya sekarang menghadapi ruang yang sangat sempit untuk bermanuver, apakah ini fiskal dan moneter. Bagi kami, setidaknya dalam kasus Indonesia, kami bekerja sangat erat antara (pembuat) kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara sinkron. Dan cara menyelaraskan kebijakan seperti ini perlu terus dikalibrasi dengan baik, direncanakan secara baik, dikomunikasikan, terkadang harus cepat disesuaikan, tapi harus terus konsisten dan kredibel,” terang Menkeu.
Menkeu mengingatkan bahwa para pembuat kebijakan perlu menggunakan semua alat yang tersedia secara efektif untuk mencegah kepercayaan ekonomi jatuh lebih jauh. Para pembuat kebijakan harus memastikan pemberian dukungan yang tepat sasaran terutama perlindungan kepada masyarakat miskin dan orang yang rentan.
Baca Juga: Bertemu PM Jepang di Bali, Jokowi Minta Proyek MRT Bisa Rampung Tepat Waktu
“Kita juga harus memberikan dukungan yang tepat untuk kegiatan produktif, karena pada akhirnya perekonomian yang sedang tumbuh akan membutuhkan peningkatan produktivitas dan inovasi juga perlu didukung untuk perbaikan iklim usaha, sehingga penciptaan lapangan kerja tetap terjadi dan pertumbuhan ekonomi terus terjaga,” kata Menkeu.
