Suara.com - Data kependudukan yang hilang, musnah, atau rusak menjadi persoalan lain yang dihadapi para penyintas gempa Cianjur. Untuk mengatasi masalah ini, Tim Kemanusiaan BIN (Badan Intelijen Negara) menggandeng Satgas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) guna menerbitkan kembali beragam dokumen kependudukan para penyintas.
Penerbitan dokumen kependudukan ini diprioritaskan bagi para penyintas penghuni tenda-tenda pengungsian yang dibangun BIN di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.
Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Barat Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks mengatakan, sudah sepuluh hari sejak terjadinya gempa magnitudo 5,6 melanda bumi Cianjur. Banyak para pengungsi yang dilanda kebingungan karena tidak memiliki lagi data diri dan dokumen kependudukan lainnya.
Kerjasama dengan Satgas Ditjen Dukcapil Kemendagri akan dilakukan sejak Rabu (30/11) untuk mencetak kembali dokumen kependudukan para penyintas.
"Dengan kehadiran Satgas Dukcapil dari Ditjen Kependudukan Kemendagri ini, kita bisa memberikan kembali dokumen kependudukan yang sebenarnya memang milik mereka, baik KTP, Kartu Keluarga atau KK, akta kelahiran, hingga akta kematian. Ini kan bermacam-macam dokumen itu ada yang hilang, rusak, maupun perlu dibuat baru," ucap Ruddy di Posko Bantuan Kemanusiaan BIN Cianjur.
Tim Kemanusiaan BIN, lanjut Ruddy, memastikan proses penerbitan berbagai dokumen kependudukan berjalan baik dengan menyiapkan semua keperluan Satgas dan para penyintas.
"Sampai saat ini prosesnya masih berjalan, kemungkinan proses pendataan sudah hampir 70 persen, baik yang rusak, hilang maupun buat baru," terang Ruddy.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat, Indri Chandra menjelaskan Tim Satgas Dukcapil Kemendagri Peduli Cianjur dibekali peralatan lengkap, antara lain mobile enrollment, alat cetak KTP, dan blanko KTP. Hal ini tentunya memudahkan pembuatan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat bisa mencetak dan mengambilnya secara langsung.
"Tim Kemendagri bersama Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten Cianjur menginisiasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Karena dokumen kependudukan ini adalah hak konstitusional setiap warga negara supaya masyarakat dapat mengakses pelayanan publik," ucap Indri Chandra.
Baca Juga: Sebanyak 150 Bilik MCK Telah Terpasang di Pos Pengungsian Gempa Cianjur
Indri sangat mengapresiasi Tim Kemanusiaan BIN yang telah memfasilitasi perekaman administrasi kependudukan masyarakat terdampak gempa kali ini. Dia berharap, sinergitas serupa bisa dijalin dengan stakeholder lain demi memulihkan kondisi masyarakat.
"Ini adalah suatu kerjasama yang baik, kerjasama harmonisasi, dan sinergitas. Alhamdulillah kita difasilitasi di tempat BIN. Ada tadi Pak Ruddy kita sudah bekerjasama, mudah-mudahan kita bisa membahagiakan masyarakat secara bersama-sama," tutup Indri.
Kabinda Jabar Brigjen Ruddy Prasemilsa Mahks menjelaskan, dalam menjalankan aksi kemanusiaan membantu para korban gempa Cianjur, BIN bergerak cepat membangun Posko Bantuan Kemanusiaan sejak hari pertama gempa, Senin (21/11). Hingga kini, lebih dari 300 orang mengungsi di Posko lembaga telik sandi negara ini yang dibangun di jalan lintas Labuan-Cianjur.
"(Posko ini akan terus membantu) selama masyarakat membutuhkan, kami akan terus melayani sampai masyarakat betul-betul siap kembali ke rumah," tutup Ruddy.
