Suara.com - BUMN konstruksi PT PP (Persero) Tbk digugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh CV Surya Mas dan M Yasser. Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 361/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst .
Corporate Secretary PTPP, Bakhtiyar Efendi mengatakan, meski digugat, sampai saat ini manajemen belum menerima surat panggilan dan Permohonan PKPU resmi dari PN Niaga Jakarta Pusat.
"Setelah mendapatkan Relaas Panggilan tersebut, tentunya perusahaan akan siap mengikuti semua proses persidangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12/2022).
Untuk diketahui kedua penggugat itu dahulu merupakan vendor di beberapa proyek PTPP. Menurut Bakhtiyar, perseroan PTPP selalu menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
PTPP juga telah menjalankan semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab perusahaan kepada pihak ketiga dan pihak lainnya. Apabila masih terdapat hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, maka PTPP berkomitmen akan menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Berdasarkan data dan hasil catatan internal perusahaan, PTPP telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang ada terhadap vendor tersebut," imbuh dia.
Adapun, sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 di mana informasi atau kejadian penting tersebut tidak bersifat material karena nilai yang diperkarakan tidak sama atau lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas PTPP dimana nilai gugatan yang diajukan berkisar Rp3,1 miliar.
Oleh karena itu, merujuk Peraturan BEI Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi bagian III.2.1 bahwa informasi atau kejadian penting tersebut bersifat tidak material sehingga tidak termasuk hal yang wajib dilaporkan kepada publik.
Apabila di kemudian hari terdapat kejadian penting lainnya yang bersifat material, sebagai perusahaan terbuka akan kami melaporkan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TERPOPULER
