Suara.com - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi menyoroti kasus kartel harga tiket yang dilakukan tujuh maskapai. Kasus ini, telah berlangsung sejak 2019, yang mana tujuh maskapai itu sepakat memberikan harga tiket tinggi kepada calon penumpang.
Dia menjelaskan, kartel ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di luar negeri juga kerap kali terjadi.
Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
"Karena suplainya terbatas maka terjadilah suatu keseimbangan jumlah sehingga harganya lebih tinggi, sebagai contoh saya melakukan perjalanan ke Eropa dan Timur tengah salah satu penerbangan tarifnya 3 kali lipat dari sebelumnya, tapi bukan berarti kita tidak memanage apa yang di dalam negeri lakukan," ujar Menhub dalam konferensi pers seusai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/12/2022).
Menurut Budi, dia tidak merencanakan strategi agar kartel tiket pesawat ini tidak terjadi kembali. Salah satunya, mendorong maskapai membuka rute lain dengan pesawat yang ada.
" Kemudian, secara konsisten kita melakuakn law enforcement syarat-syarat dari dirjen udara agar tidak ada tarif yang melebihi batas atas," ucap dia.
Selain itu, maskapai diminta untuk melakukan kolaboratif dengan pihak lain, agar bisa mendapatkan pendapatan selain operasional penerbangan saja.
"Bahwa ada keputusan-keputusan dari lembaga tertentu, kita pelajari, kami akan koordinasikan dan kita akan cari solusi yang baik, termasuk memberikan kepastian di bandara-bandara di seluruh Indonesia agar mereka mendapatkan layanan yang baik," pungkas dia.
Baca Juga: LRT Jabodebek Baru Beroperasi Juli 2023, Ternyata Ini Kendalanya
