Suara.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mengakui ketidakmampuan mereka dalam merealisasikan pembangunan bursa kripto pada 2022.
"Saya harus mengakui ini salah satu ketidakberhasilan Bappebti membangun bursa, kliring, dan pengelola atau kustodian terkait dengan aset kripto," kata Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko.
Ia menjelaskan, salah satu faktor penyebab belum terealisasinya bursa kripto adalah kesulitan Bappebti mencari benchmark (tolok ukur) ekosistem yang mirip atau serupa dengan Indonesia di negara lain.
Dampaknya, hal ini memperlambat pembentukan bursa karena pihaknya juga berkeinginan meluncurkan aset kripto dengan kriteria yang baik dan mumpuni.
Keterlambatan peluncuran bursa kripto, kata dia, juga turut merugikan Bappebti, karena tidak ada pembagian tanggung jawab dan risiko yang berkaitan dengan transaksi aset kripto di dalam negeri.
Karena itu apabila timbul permasalahan dalam transaksi aset kripto yang menimpa pedagang maupun pembeli, tanggung jawab berada di tangan Bappebti.
"Saya terus terang sering sakit perut. Ketika ada kasus Zypmex, kasus FTX seketika langsung mules. Karena biar bagaimanapun Bappebti harus mengambil risiko itu," ujarnya.
Sehingga, pihaknya memastikan akan berupaya agar bursa kripto beserta ekosistem penunjangnya dapat segera terealisasi, dan rampung pada tahun ini.
"Karena kalau enggak Bappebti menanggung risiko sendiri, dan itu menjadi tidak bagus bagi kami," ucap dia, kepada Antara.
Baca Juga: Akun Youtube PKS TV Diretas, Rubah Nama Jadi Tesla Inc, Unggah Video Elon Musk dan Promosi Kripto
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti merencanakan bursa kripto akan hadir pada akhir 2021, namun batal dan direncanakan akan hadir pada kuartal I 2022.
Keberadaan bursa ini dinantikan sebagai salah satu dari ekosistem perdagangan legal aset kripto.
