Suara.com - Program pupuk bersubsidi dan solar untuk nelayan kena sorot DPR RI lantaran masih dianggap kurang dalam implementasinya sehingga berbuntut pada kinerja sektor perikanan.
"Tidak siapnya regulasi tentang pupuk subsidi, padahal kami Komisi IV membela mati-matian agar itu (regulasi pupuk subsidi) Kementan ditarik ke KKP, pupuk subsidi bagi pembudidaya ikan tradisional tahun 2022, menyebabkan di lapangan tidak ada pasokan pupuk bersubsidi untuk tambak sehingga proses produksi perikanan terhambat," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sudin dalam rapat kerja DPR RI Komisi IV bersama KKP yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Ia mengatakan, kurangnya solar bersubsidi di berbagai daerah berimbas pada nelayan kecil kesulitan melaut, khususnya di wilayah kepulauan dan sentra-sentra nelayan.
Menurut dia, Pemerintah daerah bisa berpartisipasi dengan menyiapkan lahan kosong, kemudian bekerja sama dengan investor untuk pembangunan stasiun pengisian solar untuk nelayan.
"Jangan semua pakai uang pemerintah," tegasnya.
Sebelumnya, KKP berkomitmen untuk terus mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas.
Selanjutnya, pemerintah juga terus mendorong pihak swasta dan koperasi untuk bisa membangun SPBU nelayan, serta terus membangun sistem soal kepemilikan kapal perikanan sehingga proses penyaluran BBM bisa lebih cepat, lebih tepat sasaran dengan tahapan yang lebih sederhana dan mudah.
Baca Juga: Benarkah Ganjar Pranowo Akhirnya Mundur dari PDIP gegara Tak Dipilih Jadi Capres?
