Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Pemerintah China tetap menginginkan APBN menjadi jaminan atas pemberian utang mereka terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Alih-alih menerima, Menko Luhut langsung menolak permintaan negeri tirai bambu tersebut.
"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang," kata Luhut dikutip Rabu (12/4/2023).
Luhut pun merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
"Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.
Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.
Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.
"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," kata Luhut.
Baca Juga: Kemenhub Restui Konsesi Kereta Cepat JKT-BDG Hingga 80 Tahun
