Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama dengan baik sehingga Indonesia menjadi negara yang sukses menurunkan inflasi.
“Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi tanpa membuat ekonominya harus redup karena interest rate-nya naik terlalu ekstrem. Ini karena fiskal dan moneter, pemerintah dan bank sentral bekerja sama secara baik,” kata Sri Mulyani dikutip Kamis (1/6/2023).
Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk tetap konsisten menjaga inflasi tahun 2023 pada kisaran 3,0% ± 1% untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan.
“Kalau di Indonesia, kalau bicara inflasi, kita bilangnya 3,0% ± 1% itu di dalam APBN dan menjadi indikatornya bank sentral,” ujarnya.
Terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga inflasi melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, seperti memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered prices dan inflasi komponen volatile food, utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional sehingga pada akhir tahun berada dalam kisaran 3,0 hingga 5,0 persen.
“Sehingga untuk Indonesia, menangani inflasi enggak selalu harus pakai monetary policy. Makanya, Pak Gubernur (Bank Indonesia) naikin suku bunganya enggak setinggi dan seekstrim bank sentral negara lain, tapi inflasi Indonesia turun. Karena apa? Karena kita menangani dari sisi pemerintah, sisi (volatile) food, dan administered price,” paparnya.
Pengendalian inflasi menjadi salah satu kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk membangun pijakan yang kokoh dalam mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, baik pusat dan daerah, serta Bank Indonesia perlu terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi dan pasokan komoditas esensial.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Menko Polhukam dan Menkeu Menyita Harta Surya Paloh Atas Perintah Presiden?
