REGIONAL:
Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) diusahakan selesai pada akhir bulan Juni.
"Sedang dalam proses, mudah-mudahan bulan ini selesai. Maksimal akhir bulan Juni," kata Trenggono, dikutip dari Antara pada Selasa (6/6/2023).
Dia menyebut bahwa aturan PIT akan diterapkan pada tahun ini di zona satu, zona dua, zona tiga, dan zona empat.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan peraturan turunan dari PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, termasuk pengaturan teknis terkait kuota penangkapan ikan dan cara perhitungannya.
"Kami harus memikirkan bagaimana turunannya, apa masukan yang diperlukan, dan bagaimana cara mensosialisasikannya kepada para pelaku di daerah agar dapat bersinergi dengan pusat," kata Trenggono.
Menurut Trenggono, perjalanan dari PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang PIT cukup panjang, memakan waktu sekitar dua tahun hingga akhirnya diundangkan pada 6 Maret yang lalu.
Di masa mendatang, ia berharap dengan pengelolaan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengelolaan perikanan di Indonesia dapat semakin baik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi keluhan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi solar. Trenggono berharap agar dalam setiap wilayah pengelolaan perikanan, data mengenai jumlah nelayan, sarana, dan prasarana tersedia, sehingga ada kesetaraan dalam hal kemakmuran.
Kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota telah diundangkan secara resmi pada tanggal 6 Maret. Program ini diperlukan untuk menjaga populasi perikanan dengan baik. Trenggono menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis kuota yang akan diberikan dalam kebijakan penangkapan ikan terukur, yaitu kuota jumlah untuk pelaku penangkap ikan, kuota untuk masyarakat lokal atau pesisir, dan kuota untuk pendidikan, pelatihan, dan hobi.
TERPOPULER
