Setelah Nikel, Menko Luhut Usul ke Jokowi Stop Ekspor Gas

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan adanya hilirisasi berbagai bidang. Salah satunya, hilirisasi pada sektor minyak dan gas bumi (migas).

Untuk memuluskan rencana itu, Luhut akan mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan aktivitas ekspor gas.

Dia menjelaskan, ekspor gas akan tetap berjalan hingga kontraknya akan habis. Setelah itu, maka Indonesia akan menyetop ekspor gas.

"Kita mungkin akan menyarankan pada presiden kita nggak ekspor lagi gas kita ke luar. Kontrak yang sudah ada ya silakan tapi kalau expired stop," ujar Luhut yang dikutip dalam acara Economic Update CNBC Indonesia, Senin (10/7/2023).

Mantan Menkopolhukam ini menuturkan, banyak produk yang dihasilkan dari hilirisasi migas. Misalnya, produk-produk petrokimia yang selama ini masih ekspor.

"Kenapa kita mesti ekspor bahan-bahan ginian," jelas dia.

Luhut menambahkan, hilirisasi ini juga akan berdampak luas pada hal lain. Sepertinya, biaya gas yang diupayakan akan ditekan oleh pemerintah.

"Sekarang harganya masih USD 6 kita coba lihat strukturnya cost itu bisa nggak kita bikin US$ 5 atau berapa dolar," kata dia.

Kebijakan Hilirisasi Dipuji

Sebelumnya,  Luhut membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia dikagumi negara lain. Salah satunya, Australia yang memuji langkah pemerintah melakukan hilirisasi bahan baku seperti nikel.

Hal ini dinyatakannya seusai melakukan kunjungan kerja ke Australia yang mendampingi Presiden Joko Widodo yang diunggah ke akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

Menurutnya, dengan kebijakan hilirisasi tersebut, Indonesia dengan Australia sepakat untuk mengolah bahan baku di Indonesia.

"Australia mengakui kalau hilirisasi itu bagus, sehingga mereka juga sepakat bahwa bahwa 60 ribu lithium mereka yang mereka ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali. Jadi kita punya lithium sekarang. Tapi saya bilang boleh nggak sekarang kita tambah lagi 60 ribu ton lagi, dan mereka ikut equity participation dalam project itu, sehingga kita lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Saya kira belum pernah kejadian semacam ini," bilang Luhut.