Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah berencana untuk memperluas penerima insentif motor listrik dari kelompok masyarakat tertentu menjadi masyarakat umum.
"Kelihatannya untuk ke depan, akan dibuka untuk umum," kata Bahlil setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Sebelumnya, ada empat kategori syarat untuk mendapatkan insentif tersebut, yaitu penerima KUR, penerima bantuan upah di bawah Rp3,5 juta, pengguna listrik di bawah 900 VA, dan penerima bansos.
Pada rapat di Istana Kepresidenan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, diputuskan untuk memangkas syarat dan prosedur penyaluran insentif motor listrik.
Insentif kini akan diberikan berdasarkan KTP atau nomor induk kependudukan, dengan satu KTP berhak atas satu insentif motor listrik.
Perubahan prosedur ini bertujuan untuk memperluas cakupan penerima insentif motor listrik. Hal ini diperlukan karena hingga Juli 2023, realisasi penerima insentif baru mencapai satu persen dari target 200 ribu penerima pada tahun ini.
Bahlil menyatakan bahwa pemberian insentif motor listrik tidak hanya sebagai subsidi atau bantuan sosial, tetapi juga untuk mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dan mengurangi impor BBM.
Hingga saat ini, masih terdapat sisa kuota insentif sebanyak 198.718 unit motor listrik yang belum tersalurkan dari target 200 ribu insentif tahun ini.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp7 triliun untuk motor listrik baru dan konversi yang berlaku selama 2023-2024.
Meski tidak disampaikan secara langsung, rencana ini diduga berkaitan dengan lesunya pembelian sepeda motor listrik. Hingga Juli tahun ini, baru 36 unit motor listrik yang telah disalurkan berdasarkan data Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa). Jauh dari target pemerintah untuk tahun 2023, yakni 200.000 unit motor listrik subsidi.
TERPOPULER
