Djoko meminta agar pemerintah juga memasukan perluasan jalur logistik ke dalam susunan peta jalan tersebut.
Perluasan ini harus dilakukan, agar persoalan logistic kedepannya, tidak bergantung kepada satu moda saja.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan kalau kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi polemik ODOL.
Persoalan ODOL, bukan hanya perkerjaan rumah Kementerian Perhubungan saja. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan angkutan barang yang lebih efisien.
Terkait hal tersebut, Djoko mengatakan bahwa polemik truk ODOL memang harus diselesaikan lintas sektoral. Dia menghitung ada 10 lembaga yang harus duduk bersama mengatasi polemik dimaksud.
Dia melanjutkan, belum lagi perkara pungli terhadap sopir truk logistik yang diduga melibatkan oknum aparat. Sebabnya, dia menilai kalau presiden juga harus ikut turun tangan.
"Yang beresin presiden lewat inpres (instruksi presiden)," katanya.
