Uni Eropa dan Indonesia Sepakat Percepat Transisi Energi yang Berkeadilan

Suara.com - Delegasi Uni Eropa (EUD) untuk Indonesia menggelar konferensi selama dua hari pada tanggal 24 & 25 Oktober 2023 tentang bagaimana EU dan Negara-Negara Anggota EU (Team Europe) dapat mendukung Transisi Energi yang Berkeadilan di Indonesia, dengan tema “Jalan menuju Indonesia Sejahtera – Didukung oleh Energi Terbarukan”.

Konferensi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi, mulai dari pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta hingga masyarakat sipil.

Duta Besar EU untuk Indonesia, H.E. Dennis Chalibi, menyoroti strategi transisi energi EU dan pendekatan Team Europe.

“Para pemimpin EU ingin melakukan transisi hijau secara lebih cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan ancaman terhadap ketahanan energi. Di samping itu, transisi energi di Eropa telah terbukti menjadi salah satu sumber lapangan kerja terbesar di masa depan.” kata Chalibi ditulis Kamis (26/10/2023).

“EU tidak dapat bekerja sendiri. Kita semua membutuhkan kemitraan global. Team Europe dapat mengandalkan Global Gateway, sebuah sumber pengumpulan berbagai inisiatif keuangan dari EU, lembaga-lembaga keuangan milik Negara Anggota dan Bank Investasi Eropa (European Investment Bank) yang mendukung kepentingan bilateral dengan negara mitra. Team Europe telah mengukuhkan komitmen senilai 2,4 miliar Euro untuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil di Indonesia. Saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen politik, ambisi, dan proyek yang tepat. Indonesia diberkati dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar dan EU berharap dapat membawa kemitraan EU-Indonesia ke tingkat berikutnya.” Chalibi menambahkan.

Para duta besar dan perwakilan dari enam Negara Anggota EU yaitu Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Perancis, dan Denmark berbagi pengalaman serta kolaborasi negara masing-masing dengan Indonesia dalam hal transisi energi. Perwakilan EU menegaskan kembali bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya siap memberikan dukungan dan bantuan komprehensif untuk memfasilitasi transisi energi di Indonesia.

“Indonesia berkomitmen untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan mencapai Net Zero pada tahun 2050 atau lebih cepat. Dalam jangka panjang, terdapat peluang untuk pengembangan fasilitas tenaga surya, panas bumi, tenaga air, nuklir, dan hidrogen hijau, karena pembangkit listrik tenaga batu bara akan dihentikan sepenuhnya pada tahun 2058,” kata Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ego Syahrial.

“Kebijakan Ekonomi Hijau dan Net Zero merupakan kunci penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia. Pembiayaan yang ramah lingkungan, seperti pajak karbon dan penetapan harga karbon akan menjadi instrumen-instrumen utama dalam implementasinya,” jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr Vivi Yulaswati MSc.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudho Dwinanda Priaadi menyoroti cara Indonesia mengoptimalkan ketersediaan dan jangkauan energi terbarukan, antara lain melalui program.

“Program super grid Indonesia akan memungkinkan kita untuk mengintegrasikan pulau-pulau di Indonesia ke dalam satu jaringan listrik nasional, dan melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi baterai hibrida yang ramah lingkungan, kita akan dapat memasok listrik ke pulau-pulau terpencil dan daerah-daerah di luar jaringan listrik saat ini,” jelasnya.

Sejumlah contoh nyata pemanfaatan teknologi dan praktik terbaik dari Negara-Negara Anggota Uni Eropa mengenai kerangka regulasi transisi energi dan penerapan energi terbarukan juga disoroti di konferensi ini.

Khususnya seputar energi angin lepas pantai, panel surya terapung, dan energi pasang surut, yang memberikan peluang menjanjikan bagi Indonesia untuk meningkatkan potensinya dalam transisi energi.

Brent Elemans dan Eric Arends dari Pondera menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mengembangkan beberapa gigawatt kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Indonesia, namun Indonesia perlu mengembangkan kerangka regulasi yang efisien dan stabil agar dapat memanfaatkan peluang ini.

Pembicara lain menyebutkan pentingnya transisi energi yang adil, dengan menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang saat ini bekerja di industri bahan bakar fosil.

Konferensi ini memperlihatkan kesesuaian antara prioritas Indonesia dan apa yang ditawarkan oleh EU, di mana kerja sama konkret dapat ditingkatkan untuk mengatasi subsidi bahan bakar fosil, menghasilkan listrik yang terjangkau, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, meningkatkan kualitas udara, dan pendekatan terbaik untuk memastikan transisi energi terjadi sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal dari manfaatnya