Suara.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memastikan bahwa kepala daerah yang tidak mampu mengatasi masalah inflasi di daerahnya akan diberhentikan dan digantikan oleh penjabat (pj).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tito dalam Rapat Koordinasi antara Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada hari Senin. Tito menegaskan bahwa hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 30 Oktober.
"Tadi Bapak Presiden juga menegaskan bahwa kalau ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj," ujar Tito.
Tito sudah beberapa kali melakukan pergantian kepala daerah yang tidak mampu mengatasi masalah inflasi. Ia juga mengimbau agar seluruh kepala daerah memberikan perhatian yang serius terhadap masalah inflasi.
"Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu," kata dia, dikutip dari Antara.
Berdasarkan data BPS, komoditas beras menjadi penyumbang terbesar pada inflasi tahunan Oktober 2023 yang tercatat sebesar 2,56 persen (yoy).
Tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 adalah 2,56 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.
Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah, maka seluruh kota tercatat mengalami inflasi tahunan, di mana 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.
Masih berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, yakni sebesar 5,43 persen.
Komoditas penyumbang inflasi di Kota Tanjung Pandan adalah tarif angkutan udara dengan andil 1,15 persen, ikan segar 0,98 persen, beras 0,91 persen, rokok kretek filter 0,31 persen, dan daging ayam ras 0,23 persen.
Selanjutnya, kota dengan inflasi tertinggi lainnya adalah Sumenep dengan inflasi 5,29 persen, Merauke 4,89 persen, Luwuk 4,25 persen, Kotabaru 4,12 persen, dan Maumere 4,07 persen. Sedangkan kota dengan inflasi terendah adalah Jayapura sebesar 1,43 persen.
TERPOPULER
