Suara.com - Tenaga honorer yang telah diverifikasi datanya kini tengah divalidasi oleh pemerintah guna proses pengangkatan sebagai PNS atau aparatur sipil negara (ASN).
Setidaknya, ada 3 juta tenaga honorer yang saat ini masih dalam proses validasi. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menggantikan UU 5/2014, penyelesaian status tenaga honorer atau non-ASN harus diselesaikan paling lambat pada 31 Desember 2024.
Pemerintah nantinya menghentikan semua rekrutmen tenaga honorer baik di pemerintah pusat hingga daerah.
"Ada 3 juta tenaga non-ASN yang sedang diverifikasi berdasarkan data yang masuk ke BKN," ujar Yudi Wicaksono dari Kementerian PANRB, saat menghadiri acara Penataan Manajemen ASN Pasca UU No. 20/2023 tentang ASN, dikutip pada Rabu (8/11/2023).
Pemerintah, melalui Kementerian PAN-RB saat ini tengah menyiapkan skema pengangkatan tenaga honorer berdasarkan evaluasi kinerja sepanjang tahun ini. Hal ini akan menghindari proses seleksi dengan batasan nilai tertentu.
Jika data dari 3 juta tenaga honorer termasuk dalam kategori yang lolos validasi dokumen, maka namanya akan dimasukkan ke dalam platform khusus untuk memantau kinerjanya. Mereka yang menduduki peringkat teratas akan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN pada tahun mendatang. Mereka akan diangkat sebagai PPPK secara langsung.
