Infografis
Meski tidak bisa dianggap berdampak secara langsung, kenaikan harga minyak goreng Minyakita yang dianggap sebagai 'minyak goreng subsidi' dari pemerintah berpotensi memicu kenaikan harga minyak goreng secara umum.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), Tungkot Sipayung pada September lalu mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati menangani isu minyak goreng.
Ia berharap, regulator senantiasa bersiap menghadapi kenaikan harga minyak goreng di masa depan. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar, kata dia, seharusnya dapat mengantisipasi masalah tersebut.
Tungkot berharap, semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, belajar dari kasus sebelumnya dan berupaya memperbaiki situasi. Selain itu, Tungkot menyoroti perlunya fokus pada penyusunan regulasi dan tata kelola pasar minyak goreng yang efektif.
Indonesia sebagai produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi, konsumsi oleofood, khususnya minyak goreng yang diprediksi akan terus meningkat.
Berbagai studi menunjukkan bahwa pasar minyak nabati dunia kemungkinan akan mengalami kelebihan permintaan hingga tahun 2050, yang dapat menyebabkan kenaikan harga minyak sawit.
Tungkot memperingatkan bahwa kelangkaan minyak goreng domestik mungkin sering terjadi di masa depan jika tidak ada perubahan kebijakan.
Ia juga menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak nabati dunia, termasuk minyak sawit, dapat menciptakan dilema antara mengekspor untuk mencari devisa dan memastikan pasokan domestik.
Sebagai solusi, Tungkot menyarankan untuk membagi tanggung jawab, dengan korporasi swasta fokus pada ekspor untuk mendapatkan devisa, sementara BUMN seperti PTPN, ID Food, dan Bulog bertanggung jawab terutama pada penyediaan minyak goreng untuk masyarakat menengah-bawah.
Baca Juga: RI Resmi Punya Bursa CPO, Mendag Ungkap Manfaatnya
