REGIONAL:
Suara.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan bahwa izin pendirian pabrik semen Rembang atau kasus Kendeng telah diberikan sebelum Ganjar menjabat sebagai gubernur. Oleh karena itu, secara efektif, Ganjar hanya melanjutkan izin yang telah ada.
TPN memproyeksikan bahwa permasalahan Kendeng (Semen Rembang) akan dijadikan alat untuk menyerang citra Ganjar Pranowo dalam debat cawapres malam ini.
"Saat Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) malah pasang badan untuk membela warga yang terdampak pembangunan pabrik semen di Rembang itu," ujar Deputi Kanal Media TPN Karaniya Dharmasaputra, Minggu (21/1/2024).
Menurut dia, Ganjar adalah individu yang sangat memperhatikan isu lingkungan, bahkan pernah menolak memberikan izin untuk kegiatan pertambangan dan pendirian pabrik semen lainnya di Jawa Tengah.
Ia lantas memberikan contoh tentang penolakan pendirian pabrik semen di Sukolilo Pati, yang dianggap dapat merusak lingkungan karena melibatkan penggundulan hutan di wilayah pegunungan Kendeng, serta penambangan di Bukit Kapur Gombong.
Pada saat itu, Ganjar menolak memberikan persetujuan untuk pembangunan pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang telah memiliki izin di Sukolilo, Pati.
Karaniya menjelaskan bahwa Ganjar bersikeras menolak karena masalah di wilayah pegunungan Kendeng, terutama di Kudus dan Pati, sudah sangat serius, dan alasan lainnya adalah karena persediaan semen dianggap masih mencukupi.
"Pak Ganjar sangat peduli lingkungan. Buktinya sudah berulang kali menolak izin pendirian sejumlah pabrik lain dan kegiatan pertambangan di Jawa Tengah karena tidak memenuhi persyaratan dan merugikan warga,” ujarnya dikutip dari Antara.
Sementara itu mengenai pabrik semen Rembang, Karaniya melanjutkan, hal itu merupakan putusan pengadilan dan izin pembangunan pabrik itu juga telah memenuhi permintaan tokoh setempat yaitu almarhum Kyai Maimoen Zubair atau Mbah Moen.
Tujuan pendirian pabrik itu tidak lain agar warga sekitar dapat menerima manfaat dari kekayaan alam di daerahnya, serta tidak dikeruk dan dibawa keluar untuk diolah ke pabrik semen lain. Maka dari itu, Ganjar meneruskan cita-cita Mbah Moen untuk mensejahterakan warga setempat.
"Kebijakan Pak Ganjar saat itu adalah untuk menjamin desa dan rakyatnya mendapat manfaat. Karena tidak adil rasanya, ada investasi masuk namun rakyat tetap miskin,” kata dia.
Ganjar juga menginisiasi saham untuk rakyat setempat melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Menurut Karaniya, bila kasus ini masih dijadikan senjata di debat cawapres, maka kebenaran sudah diketahui masyarakat bahwa Ganjar selalu memihak pada kepentingan rakyat.
"Karena itu jangan Pak Ganjar dikambinghitamkan," tandas dia.
Dalam kasus semen Rembang, pemilik pabrik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Semen Indonesia (SI) yang sudah mendapat izin pabrik sebelum Ganjar menjabat gubernur.
Belakangan, warga yang menolak pembangunan pabrik semen itu menang gugatan kasasi di Mahkamah Agung (MA) dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang dianggap bermasalah. Tetapi, MA tidak pernah menerbitkan perintah penutupan pabrik sebagaimana yang digugat warga penolak.
Akhirnya, Amdal diperbaiki dan Gubernur Jateng menerbitkan izin baru dengan sejumlah kesepakatan yaitu Ganjar mengawal hak masyarakat, salah satunya meminta saham untuk BUMDes di empat desa yang terdampak adanya pabrik.
TERPOPULER
