REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3/2024). Dalam rapat tersebut Risma memperlihatkan realisasi anggaran Kemensos yang melebihi 100 persen pada 2023.
Kondisi ini pun membuat para anggota dewan mempertanyakan realisasi tersebut yang dianggap aneh dan janggal.
Awalnya, Risma menjelaskan kepada Komisi VIII DPR RI terkait realisasi anggaran Kemensos tahun 2023 lalu yang mencapai 98 persen.
Risma membeberkan, bahwa kementerian yang dipimpinnya telah menggunakan duit negara sebesar Rp85,53 triliun dari pagu Rp87,27 triliun.
Hanya saja dalam pemaparan tersebut, terdapat beberapa agenda dan program Kemensos yang realisasinya melebihi 100 persen, bahkan 300 persen.
Misalnya, program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi lanjut usia yang mulanya ditargetkan menyasar 29 ribu orang, malah terealisasi untuk 62 ribu orang lebih atau 216,05 persen.
Begitu pula program ATENSI bagi korban bencana dan kedaruratan yang realisasinya menembus 237,7 persen atau 47.554 orang. Padahal, target awalnya 20 ribu orang.
Kemudian, bantuan yang semula ditargetkan hanya 110 lumbung sosial, akan tetapi, realisasinya menjadi 167 lumbung sosial atau 151,82 persen.
Dari beberapa paparan tersebut, mengundang pertanyaan dari anggota DPR RI, apakah ada salah perencanaan Kemensos di awal atau bagaimana.
"Realisasi lebih dari 100 persen, jadi begini, kalau misalnya dihitung saat menyusun perencanaan satu orang Rp5 juta. Kenyataannya, di lapangan dia hanya butuh Rp2 juta, ini yang ATENSI," jelas Risma.
"Kami lakukan, karena mohon maaf, permohonannya juga banyak. Kalau memang butuh, tidak ada satupun, saya coba ngecek satu rupiah pun teman-teman (Kemensos) gak ada yang ngentit, gak ada yang nyopet satu rupiah pun," tegas Risma.
Di sisi lain, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengaku heran dengan penjelasan Menteri Risma.
Menurutnya, ada dua kemungkinan akar masalah, entah keliru perencanaan Kemensos atau Risma membuat istilah baru yang tidak sesuai standar pelaporan keuangan.
Dirinya menilai, bahwa realisasi program yang melebihi 100 persen jelas aneh.
Menurut Iskan, realisasi belanja 99 persen dari Kementerian/Lembaga (K/L) saja sudah luar bias
TERPOPULER