Sri Mulyani Sebut Kuliah Gratis Bisa Diberikan, Kalau Bayar Pajaknya Lebih Besar

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada negara di dunia yang menerapkan pendidikan gratis tanpa membebankan masyarakat. Menurut dia, negara pasti akan mematok beban besar, untuk memberikan pelayanan gratis ke penduduknya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mencontohkan, negara-negara Nordik yang memberikan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Tapi dibalik itu, negara-negara Nordik itu justru memeras rakyat dengan mematok pajak hingga mencapai 70%.

Hal ini Sri Mulyani sampaikan, setelah dirinya kerap mendapatkan celetukan bahwa masyarakat RI ingin mendapatkan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi.

"Saya tuh sering juga orang-orang menyeletuk 'mbok ya kayak Nordic Country itu lho, segala macam bebas sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai perguruan tinggi dia nggak perlu bayar apa-apa. Memang anak itu nggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, tax-nya bisa 65-70% dari income mereka," ujarnya dalam Seminar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Wanita yang kerap disapa Ani ini kembali bercerita, temannya asal Finlandia yang bekerja di Bank Dunia mengaku dipatok pajak tinggi sebesar 70% dari pendapatan total.

"Saya pernah punya teman di Bank Dunia, dia dari Finlandia. Saya tanya, how much tax you pay? Oh, around 70%. Jadi kalau kamu dapat USD 100 ribu, kamu cuma dapat USD 30 ribu? Iya," jelas dia.

Dengan cerita ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa, tidak ada di dunia yang diberikan gratis, tetapi tidak diberikan beban yang tinggi.

"Orang anggap itu semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Di dunia nggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar. Dalam hal ini, if you want to create social safety net seperti di Nordic Country, then you have prepare for a very big high income tax," tegas dia.

Sri Mulyani mengakui, sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus segera dinaikkan kualitasnya, karena menjadi bom waktu buat Indonesia. Dia menambahkan, Jika skil SDM RI segitu-gitu saja, maka akan menambah beban negara.

"SDM itu potensi karena Indonesia demografinya muda, tapi dia bisa menjadi risiko liability pada saat SDM-nya tidak ditingkatkan. Makanya kita selalu debat, bagus bicara tentang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial. Pada saat demografi kita masih muda, debat itu menurut saya baik dan sehat," pungkas dia.